NARASITODAY.COM, NEW YORK — Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tengah gencar menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sektor strategis, seperti farmasi, kecerdasan buatan (AI), energi, dan mineral kritis. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat basis industri nasional sekaligus memberikan keuntungan politik menjelang pemilu paruh waktu 2026.
Sejumlah perusahaan farmasi besar, termasuk Eli Lilly, Pfizer, dan AstraZeneca, menjadi fokus utama kebijakan ini. Mengutip laporan Reuters pada Kamis (2/10/2025), Eli Lilly diminta meningkatkan produksi insulin, sementara Pfizer didorong untuk memperbesar pasokan obat kanker Ibrance dan obat kolesterol Lipitor. Presiden Trump juga menekan AstraZeneca agar mempertimbangkan relokasi kantor pusatnya ke Amerika Serikat.
Kebijakan intervensi ini tidak terbatas pada sektor farmasi. Lebih dari 30 industri strategis masuk dalam radar Gedung Putih, termasuk semikonduktor, pertambangan mineral kritis, energi, perkapalan, logistik, dan komputasi kuantum. Bentuk dukungan pemerintah beragam, mulai dari insentif tarif, jaminan pendapatan, hingga pengambilalihan saham perusahaan.
Pada Selasa (30/9/2025), Trump mengumumkan kesepakatan dengan Pfizer untuk menurunkan harga obat sebagai imbalan atas keringanan tarif impor farmasi. “Amerika Serikat tidak lagi mensubsidi layanan kesehatan dunia,” tegas Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan besar melalui U.S. International Development Finance Corporation (DFC), yang akan diperluas kewenangannya dari US$60 miliar menjadi US$250 miliar. Dana tersebut termasuk untuk akuisisi saham perusahaan di sektor-sektor strategis.
Departemen Perdagangan turut meluncurkan program baru bernama U.S. Investment Accelerator yang dipimpin oleh Howard Lutnick. Program ini akan memanfaatkan sebagian dana dari Jepang senilai US$550 miliar, hasil dari perjanjian dagang antara kedua negara.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran besar dari prinsip pasar bebas yang selama ini dianut. “Sungguh mengejutkan, justru pemerintahan Partai Republik yang menjauhkan kita dari kapitalisme tradisional lebih jauh daripada pemerintahan Demokrat,” ujar John Coffee, profesor hukum korporasi dari Columbia University.
Meski menuai kritik, pemerintahan Trump menilai pendekatan ini sebagai strategi realistis untuk mengurangi ketergantungan pada China, memperkuat rantai pasok nasional, dan mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke dalam negeri.
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
