Menhan Pimpin Rakornis Kemhan, Kemenkes, dan BPOM Bahas Penguatan Layanan Kesehatan dan Farmasi Pertahanan

0
Menhan
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis (Rakornis) kedua antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama pada Juli lalu dan kali ini berfokus pada implementasi kerja sama di bidang rumah sakit dan farmasi. Tujuannya untuk memastikan prajurit, keluarga, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berstandar tinggi.

Baca Juga :  BPOM Luncurkan Sistem Izin Edar Berbasis AI, Catat Rekor MURI sebagai Lompatan Besar Layanan Publik

Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa RSPPN Panglima Besar Soedirman saat ini telah memasuki tahap pengembangan menuju skala internasional setelah mendapatkan izin regulasi dari Menteri Kesehatan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungannya dengan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui kerja sama internasional di bawah Defense Cooperation Agreement.

Program tersebut memungkinkan dokter dan perawat RSPPN serta tenaga medis dari seluruh Indonesia untuk menimba ilmu di rumah sakit terbaik dunia. Sebaliknya, tenaga medis internasional juga akan diundang untuk mengajar di RSPPN.

Baca Juga :  Rudy Susmanto Dorong Percepatan Inovasi Layanan Adminduk di Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor

RSPPN juga akan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk tujuh spesialisasi dasar dalam rangka mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di Indonesia.

Menhan memastikan bahwa RSPPN terbuka untuk masyarakat umum melalui layanan BPJS Kesehatan, dan mulai 5 Oktober 2025, layanan kesehatan di luar BPJS digratiskan bagi awak media.

Di bidang farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan komitmennya untuk mempercepat sertifikasi industri farmasi milik TNI (Lafi AD, Lafi AL, dan Lafi AU) melalui pendampingan sesuai standar internasional. Menhan juga berencana memanfaatkan kerja sama antarnegara (Government to Government) dengan Tiongkok dan India untuk memperkuat kemandirian bahan baku obat dan menekan harga obat di dalam negeri.

Baca Juga :  Mengaku Aparat, Gerombolan Pelaku Pemerasan Kembali Beraksi di Bogor Barat

Produk farmasi pertahanan yang telah disertifikasi BPOM nantinya akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Sektor Kesehatan agar dapat digunakan oleh rumah sakit daerah dan puskesmas di seluruh Indonesia.

Selain itu, Rakornis juga membahas pengembangan riset dan inovasi di bidang kesehatan melalui kolaborasi lintas institusi guna menghasilkan produk strategis yang bermanfaat bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat luas.***

Wartawan : Andreas