NARASITODAY.COM, WASHINGTON — Presiden Donald Trump pada Jumat (10/10/2025) menyalahkan Partai Demokrat atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai pemerintah federal.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari ancaman Trump sebelumnya untuk memangkas jumlah pegawai negeri sebagai respons atas kebuntuan politik yang menyebabkan penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat.
Sejumlah lembaga penting menjadi sasaran PHK, termasuk Departemen Keuangan (Treasury), Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Lembaga Pajak AS (IRS), serta Departemen Pendidikan, Perdagangan, dan Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security), khususnya di divisi keamanan siber. Meski demikian, jumlah pasti pekerja yang terdampak belum diumumkan secara resmi.
Sekitar 300.000 pegawai sipil federal sebelumnya telah dijadwalkan untuk diberhentikan tahun ini sebagai bagian dari kampanye efisiensi birokrasi yang telah digulirkan Trump sejak awal 2025.
“Mereka yang memulai ini,” ujar Trump dari Oval Office, sambil menunjuk Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan pemangkasan tersebut. Ia menyebut PHK ini sebagai kebijakan yang “berorientasi pada Demokrat.”
Kebuntuan Politik dan Isu Kesehatan
Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, mereka tetap membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat di Senat untuk mengesahkan undang-undang pendanaan pemerintahan. Namun, negosiasi anggaran menemui jalan buntu setelah Demokrat menolak kompromi dan menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan di bawah skema Affordable Care Act (Obamacare).
Demokrat memperingatkan bahwa tanpa perpanjangan subsidi tersebut, sekitar 24 juta warga Amerika akan menghadapi lonjakan biaya kesehatan yang signifikan.
Trump, yang sebelumnya telah beberapa kali mengancam akan melakukan PHK terhadap pegawai federal selama kebuntuan anggaran, tampaknya memfokuskan pemangkasan pada lembaga-lembaga yang dianggap dekat dengan agenda Demokrat.
Selain itu, ia juga membekukan dana infrastruktur senilai US$28 miliar untuk tiga negara bagian yang dikenal sebagai basis kuat Demokrat New York, California, dan Illinois yang juga kerap menjadi pengkritik kebijakan pemerintahannya.
Ribuan Pegawai Terima Surat PHK
Data dari Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima surat PHK di tujuh lembaga, termasuk 1.400 orang di Departemen Keuangan dan 1.100 di Departemen Kesehatan.
Langkah ini mendapat penolakan keras dari serikat pekerja pemerintah, yang telah mengajukan gugatan hukum. Mereka menilai bahwa PHK di tengah penutupan pemerintahan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
