NARASITODAY.COM, SURABAYA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk berperan aktif menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini adalah program unggulan yang sangat pro-rakyat. Presiden ingin memastikan masyarakat, terutama yang belum memiliki rumah, bisa merasakan manfaat nyata dari pembangunan ini,” ujar Tito dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Menurut Tito, pemerintah serius menuntaskan persoalan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Karena itu, Presiden menugaskan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memimpin realisasi program tiga juta rumah tersebut.
“Untuk mewujudkannya, tentu butuh kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pemerintah daerah,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tito menyebut, kebijakan tersebut bukan hanya bermanfaat bagi rakyat kecil, tapi juga bisa menjadi langkah strategis bagi kepala daerah untuk meningkatkan citra positif di mata publik.
“Kalau kepala daerah bisa merealisasikan kebijakan ini dengan baik, bukan hanya membantu rakyat tapi juga menjadi amal kebaikan. Masa iya, kita mau tarik pajak dan retribusi dari masyarakat yang tidak mampu?” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Kemendagri bersama Kementerian PKP telah membangun sistem perizinan berbasis digital yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota.
Sistem ini memungkinkan proses perizinan perumahan bagi MBR dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.
“Kami bisa memantau prosesnya secara real-time. Setiap minggu akan kami evaluasi, dan nanti akan ada penghargaan bagi daerah yang paling banyak menerbitkan izin PBG untuk MBR,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, Mendagri berharap program tiga juta rumah dapat berjalan optimal, sekaligus menjadi simbol nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Kita ingin pastikan setiap warga negara punya tempat tinggal yang layak. Ini bukan sekadar program, tapi wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.***
Editor : Andreas
