NARASITODAY.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengambil langkah aktif dalam menyelesaikan polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia mengungkapkan telah lama berdialog dengan pihak China untuk merumuskan solusi atas beban utang yang membayangi proyek tersebut.
Proyek yang diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menjadi tantangan besar bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memegang 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Luhut menegaskan bahwa penyelesaian utang tidak bisa melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut bahwa opsi terbaik adalah melalui restrukturisasi.
“Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (16/10/2025).
Menurut Luhut, kesepakatan restrukturisasi sebenarnya telah dicapai sebelum transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Namun, prosesnya sempat tertunda akibat pergantian pemerintahan. Kini, Presiden Prabowo berencana membentuk tim khusus melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk melanjutkan negosiasi.
“Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tambahnya.
Proyek Whoosh menelan biaya total sebesar US$ 7,26 miliar atau sekitar Rp 119,79 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar. Mayoritas dana berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.
Skema pembiayaan proyek menggunakan rasio 75% utang dan 25% ekuitas. Berdasarkan kepemilikan saham, PSBI menanggung utang sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun), sementara Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari China menanggung US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).
AidData mencatat dua fasilitas pinjaman dari CDB: satu dalam dolar AS senilai US$ 2,74 miliar dengan bunga 2%, dan satu lagi dalam RMB senilai US$ 1,83 miliar dengan bunga 3,46%, keduanya tanpa jaminan negara dan tenor 40 tahun.
Dengan skema pembiayaan tersebut, total utang konsorsium PSBI diperkirakan mencapai Rp 54 triliun, dengan beban bunga tahunan sekitar US$ 74,5 juta atau Rp 1,2 triliun. Hingga akhir Juni 2025, PSBI mencatat aset sebesar Rp 27,39 triliun dan kewajiban Rp 18,93 triliun, dengan kerugian Rp 1,62 triliun yang sebagian besar ditanggung oleh PT KAI.
Pemerintah menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang berada di tangan BUMN yang terlibat, bukan APBN. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan, “Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu…”.
Sementara itu, sinking fund proyek tercatat menurun dari Rp 1,73 triliun di akhir 2024 menjadi Rp 1,38 triliun pada pertengahan 2025, menandakan tekanan keuangan yang masih berlangsung.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
