NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah Tanzania menetapkan lockdown nasional pada Kamis (30/10/2025), sebagai lanjutan dari kebijakan sebelumnya menyusul kerusuhan yang terjadi setelah pemilu sehari sebelumnya. Kekacauan yang melanda negara di Afrika Timur ini telah menewaskan sedikitnya 30 orang.
Pasukan militer dan kepolisian dikerahkan ke sejumlah kota besar, termasuk Dar es Salaam, setelah demonstrasi menentang pemerintah berubah menjadi bentrokan yang menelan korban jiwa.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa massa menyerang kantor polisi dan tempat pemungutan suara. Selain itu, akses internet dan komunikasi internasional sempat diputus total.
“Warga Tanzania yang terhormat, beberapa orang telah melakukan tindakan kriminal pada 29 Oktober. Mereka adalah penjahat,” ujar Panglima Militer Tanzania, Jacob Mkunda, dalam wawancara dengan TV pemerintah, seperti dikutip AFP, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, “Tentara telah mengendalikan situasi untuk saat ini dan akan mengambil tindakan hukum bagi siapa pun yang melanjutkan kekacauan.”
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sekolah-sekolah tetap ditutup dan pegawai negeri diminta bekerja dari rumah hingga kondisi kembali aman. Aktivitas penerbangan dan pelayaran juga terhenti, menyebabkan ratusan wisatawan terjebak di bandara dan pelabuhan.
“Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah saya alami,” ungkap seorang turis asal Afrika Selatan. “Di luar bandara ada tentara bersenjata dan orang-orang bertopeng. Kami hanya ingin pulang.”
Kerusuhan ini dipicu oleh tuduhan manipulasi dan penindasan dalam pemilu yang dianggap tidak adil. Presiden Samia Suluhu Hassan dituding berusaha memperkuat kekuasaannya dengan menyingkirkan lawan politik.
Salah satu penantangnya, Tundu Lissu, bahkan menghadapi dakwaan pengkhianatan yang berpotensi berujung pada hukuman mati.
“Gelombang teror seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Tanzania,” ujar seorang diplomat asing yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Situasinya sangat tidak pasti, bahkan posisi politik Presiden Hassan kini dipertanyakan.”
Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, mengecam keras tindakan represif aparat terhadap oposisi dan media.
“Kekejaman telah terjadi,” kata peneliti Amnesty, Roland Ebole, yang menuding aparat telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga.
Meski hasil resmi pemilu belum diumumkan sepenuhnya, laporan awal menunjukkan kemenangan besar bagi partai yang berkuasa. Namun, dengan adanya blokade, tembakan, dan pemadaman komunikasi, banyak warga meragukan bahwa hasil tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
