NARASITODAY.COM, SEOUL — Ketegangan diplomatik kembali mencuat setelah Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengecam pernyataan bersama negara-negara G7 yang menyerukan denuklirisasi penuh terhadap Pyongyang. Pernyataan tersebut dirilis pada Rabu (12/11/2025) usai pertemuan para menteri luar negeri G7 di Kanada, dan langsung memicu respons keras dari Korea Utara.
Melalui laporan media pemerintah KCNA yang dikutip Reuters pada Jumat (14/11/2025), Choe menyatakan bahwa tuntutan G7 mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi Korea Utara dan mencerminkan sikap bermusuhan yang terselubung.
“Menyebut pernyataan tersebut sebagai ‘tindakan permusuhan yang terselubung’, Choe mengatakan bahwa tuntutan tersebut mengabaikan konstitusi Korea Utara,” tulis KCNA.
Dalam pernyataan G7, negara-negara anggota mengutuk program senjata nuklir Korea Utara dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap “denuklirisasi penuh” di Semenanjung Korea. Namun bagi Pyongyang, tuntutan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
“Dalam lingkungan geopolitik yang suram saat ini, kepemilikan senjata nuklir adalah pilihan paling tepat untuk menghalangi negara-negara yang paling berbahaya dan bermusuhan,” ujar Choe seperti dikutip KCNA.
Pernyataan Choe mencerminkan sikap tegas Korea Utara yang selama ini menolak tekanan internasional terkait program nuklirnya. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Pyongyang tetap mempertahankan bahwa senjata nuklir adalah alat pertahanan strategis, bukan ancaman.
Meski kecaman dari G7 bukan hal baru, respons Korea Utara kali ini menunjukkan bahwa ketegangan diplomatik belum mereda. Dengan retorika yang semakin tajam, jalan menuju dialog tampaknya masih panjang dan penuh tantangan.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
