Gereja Unifikasi Terkait Dana Ilegal, Skandal Politik Korea Selatan Semakin Memanas

0
politik Korea Selatan
Menketeri Korea Selatan, Chun Jae-soo. Foto : vietnam.vn

NARASITODAY.COM, SEOUL – Panggung politik Korea Selatan kembali diguncang oleh skandal besar yang menyeret kelompok keagamaan kontroversial, Gereja Unifikasi. Menteri Kelautan Chun Jae-soo resmi mengundurkan diri pada hari Kamis, 11 Desember 2025, setelah dituduh menerima aliran dana ilegal dari kelompok yang dikenal dengan sebutan “Moonies” tersebut.

Chun Jae-soo, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota parlemen (periode 2018-2020), dituduh menerima uang tunai sebesar 30 juta won (sekitar Rp340 juta) beserta dua jam tangan mewah dari Gereja Unifikasi.

Tuduhan berat ini pertama kali dilontarkan oleh Yun Young-ho, mantan kepala kantor pusat global gereja, saat menjalani pemeriksaan oleh penyelidik tahun ini.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, KPID Jabar Ajak Media Sebarkan Siaran Damai Untuk Edukasi Masyarakat

Mundur Demi Kelancaran Pemerintahan

Meskipun membantah tegas semua tuduhan yang diarahkan padanya, Chun Jae-soo memilih untuk mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil agar gejolak skandal tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

“Sebagai pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan menanggapi secara langsung adalah perilaku yang tepat,” ujar Chun kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pengunduran dirinya bertujuan agar “pekerjaan pemerintah dapat berlanjut tanpa hambatan.”

Tekanan Presiden dan Seruan Penyelidikan Menyeluruh

Pengunduran diri Chun terjadi hanya sehari setelah Presiden Lee Jae Myung mengeluarkan perintah keras untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aliran dana ilegal dari “kelompok keagamaan” kepada politisi.

Baca Juga :  Rayakan Imlek dengan Ikan Tim: Resep Lauk Berkuah yang Mudah dan Enak!

Meskipun Presiden Lee tidak menyebut nama Gereja Unifikasi secara eksplisit, pernyataannya secara luas dipahami merujuk pada kelompok kontroversial tersebut. Presiden Lee menekankan bahwa entitas yang melanggar hukum harus dibubarkan:

“Sama seperti individu menghadapi sanksi atas kejahatan, perusahaan dan yayasan juga harus dibubarkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum serta menuai kecaman publik,” tegas Lee.

Bayangan Kontroversi Gereja Unifikasi

Skandal ini menambah daftar panjang kontroversi yang melingkupi Gereja Unifikasi, yang didirikan oleh Moon Sun-myung pada tahun 1954 dan dikenal secara global karena praktik pernikahan massalnya.

Baca Juga :  Jerman Panas! Massa Blokade Giessen Lawan Organisasi Pemuda Ekstrem AfD

Gereja ini juga disebut-sebut terkait dengan dugaan sumbangan ilegal kepada mantan ibu negara Kim Keon Hee. Suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, telah digulingkan pada April lalu dan kini dipenjara setelah deklarasi darurat militer yang kacau. Media lokal mengindikasikan bahwa politisi dari partai berkuasa maupun oposisi diduga terlibat dalam penerimaan dana dari gereja ini.

Secara global, Gereja Unifikasi yang mengklaim memiliki tiga juta pengikut dan membangun kerajaan bisnis mulai dari konstruksi hingga media juga sedang menghadapi tindakan hukum serius di Jepang. Cabangnya di sana dituding terkait dengan motif pelaku penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.***

Editor : Alysa

Sumber : cnbcindonesia.com