NARASITODAY.COM, JAKARTA – Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk menimba ilmu, kini justru dibayangi awan mendung. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data mengkhawatirkan yang menunjukkan bahwa wajah pendidikan Indonesia masih diwarnai oleh berbagai aksi kekerasan yang kian meningkat saban tahun.
Dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025 yang digelar di Bakoel Kopi Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025), JPPI memaparkan fakta pahit: dalam enam tahun terakhir, kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak drastis hingga lebih dari 600%.
“Nah ini saya beber hasil pantauan dari 2020 sampai 2025. Ternyata jumlah kasus melonjak lebih dari 600% dalam 6 tahun terakhir,” ungkap Koordinator JPPI, Ubaid Matraji.
Data JPPI menunjukkan tren yang tak pernah melandai. Jika pada tahun 2020 tercatat “hanya” 91 kasus, angka tersebut merangkak naik hingga menyentuh 573 kasus di tahun 2024, dan mencapai puncaknya di angka 641 kasus pada tahun 2025.
Jenjang SD hingga SMA menjadi penyumbang terbesar dengan persentase mencapai 57%, disusul oleh pesantren (14%), madrasah (13%), serta perguruan tinggi dan pendidikan nonformal masing-masing 8%.
Ironisnya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat transfer ilmu, justru menjadi panggung bagi ketimpangan relasi kuasa. Data menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah antara guru dan siswa dengan angka 46,25%. Angka ini jauh melampaui kekerasan antarsebaya (31,11%) maupun kekerasan antara junior dan senior (6,51%).
“Relasi kuasa antara guru dengan siswa, kasus yang melibatkan guru dengan siswa itu mendominasi daripada dibanding kasus teman sebaya atau orang tua di luar guru,” tegas Ubaid.
Sisi gelap lainnya terungkap dari aspek gender. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, terutama dalam jeratan kekerasan seksual yang mencapai angka 79%. Sementara itu, laki-laki lebih banyak menjadi korban perundungan (bullying) dengan persentase 66%.
Menurut Ubaid, dominasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual adalah sinyal merah kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi kelompok rentan. Ia menilai kekerasan ini tumbuh subur dalam lingkungan yang tertutup dan penuh ketimpangan kuasa, sehingga korban merasa sulit untuk melapor.
Kehadiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang diharapkan menjadi tameng perlindungan pun tak luput dari kritik pedas. Ubaid menyayangkan keberadaan satgas ini yang dinilai belum memberikan dampak nyata di lapangan.
“Ini menunjukkan bahwa satgas-satgas yang dibentuk di provinsi, kabupaten itu ya kita bisa katakan belum berjalan, belum berperan, belum berfungsi karena angkanya terus naik terus gitu,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, JPPI mendorong agar Guru Bimbingan Konseling (BK) lebih proaktif dan intensif dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dini sebelum menjadi ledakan kasus yang merugikan masa depan generasi bangsa.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
