NARASITODAY.COM, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2).
MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder. Kerja sama ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Ketua BPK Isma Yatun menyatakan, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat kapasitas lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam penandatanganan itu, Ketua BPK didampingi Sekretaris Jenderal BPK Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, peningkatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Kerja sama ini juga mencakup bidang lain yang disepakati sesuai kebutuhan dan prioritas kedua belah pihak.
Dalam pelaksanaannya, program kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh sejumlah implementing agency, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Isma Yatun mengapresiasi dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK.
Menurutnya, kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional.
Kerja sama ini juga dinilai sejalan dengan upaya Indonesia dalam mendukung proses aksesi sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari langkah BPK dalam memperluas kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Editor : Andreas
