NARASITODAY.COM, JAKARTA – Kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang dipegang jutaan warga Indonesia, terdapat sebuah kerja raksasa yang tengah berlangsung yaitu pembersihan data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkap adanya pergeseran besar dalam distribusi bantuan iuran kesehatan demi memastikan uang negara jatuh ke tangan yang tepat.
Dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI, Rabu (12/2/2026), Gus Ipul membeberkan fakta mengejutkan tentang ketimpangan data masa lalu. Sebelumnya, terdapat sekitar 54 juta jiwa pada kelompok ekonomi bawah (desil 1-5) yang justru belum tersentuh bantuan iuran. Sebaliknya, lebih dari 15 juta jiwa dari kelompok ekonomi atas (desil 6-10) malah tercatat sebagai penerima.
Kondisi tersebut memicu pemerintah untuk melakukan perombakan total melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya mulai terlihat nyata.
“Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN,” jelas Gus Ipul.
Meski data ini menjadi penyebab nonaktifnya sejumlah kepesertaan, Gus Ipul menegaskan bahwa rujukan tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini adalah langkah mutlak untuk transparansi.
“Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check,” tambahnya.
Alur Verifikasi Hingga Pencairan Iuran
Proses pengamanan hak masyarakat ini melibatkan rantai birokrasi yang panjang. Kementerian Sosial bertugas melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan DTSEN. Data yang sudah “bersih” kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.
Terkait pendanaan, anggaran yang dikucurkan negara tidaklah sedikit. Setiap bulannya, APBN membayarkan iuran untuk 96,8 juta jiwa peserta PBI-JK dengan nilai mencapai lebih dari Rp4 triliun.
Negara Menanggung Iuran 150 Juta Jiwa
Jika kekuatan APBN digabungkan dengan kontribusi pemerintah daerah melalui APBD, angka penerima bantuan iuran kesehatan di Indonesia mencapai angka yang fantastis: lebih dari 150 juta jiwa.
“Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD,” kata Mensos.
Dengan jumlah tersebut, sekitar 55 persen penduduk Indonesia kini menggantungkan proteksi kesehatannya pada anggaran negara. Penataan DTSEN bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan janji keadilan sosial agar mereka yang berada di desil terbawah tidak lagi terabaikan oleh sistem.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
