NARASITODAY.COM, TOKYO – Euforia kemenangan besar Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan umum 8 Februari lalu kini berubah menjadi badai politik bagi Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Sang Perdana Menteri berada di bawah tekanan hebat setelah terungkapnya pemberian katalog hadiah mewah kepada lebih dari 300 anggota parlemen dari partai berkuasa tersebut.
Langkah yang dimaksudkan sebagai apresiasi ini justru memicu kembali trauma publik Jepang terhadap transparansi dana politik, hanya sesaat setelah Takaichi memulai masa jabatannya.
Apresiasi atau Gratifikasi?
Melalui unggahan di platform X dan pernyataan langsung di depan parlemen pada Rabu (25/2/2026), Takaichi mengakui adanya pemberian tersebut. Ia berkilah bahwa hadiah tersebut merupakan bentuk dukungan moral bagi para kolega partainya yang telah berjuang keras di medan pemilu.
“Hadiah ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka di pemilu yang sangat sulit ini, dan kami berharap akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator,” ujar Takaichi melalui unggahan di X, seperti dikutip dari AFP.
Setiap legislator menerima katalog dari peritel ternama Kintetsu Department Store. Di dalamnya, para wakil rakyat bebas memilih beragam hadiah mewah mulai dari sepeda, makanan premium, hingga paket menginap di hotel berbintang. Takaichi menegaskan setiap paket bernilai sekitar 30.000 yen (Rp 3,2 juta) dan dibiayai oleh dana politik LDP cabang Prefektur Nara, bukan dari kantong pajak rakyat.
Meski secara hukum pendanaan politik di Jepang memperbolehkan cabang partai memberikan kontribusi kepada anggotanya, langkah ini dinilai tuna rungu terhadap sentimen publik. Jepang belum sepenuhnya pulih dari kemarahan akibat skandal dana gelap LDP tahun 2023 yang sempat meruntuhkan kepercayaan pada pemerintah sebelumnya.
Junya Ogawa, pemimpin oposisi dari Aliansi Reformasi Sentris, melempar kritik tajam yang menyuarakan kekecewaan masyarakat luas.
“Kabar tersebut dapat dengan mudah membuat orang berkata, ‘Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?'” cetus Ogawa. Ia menegaskan bahwa Takaichi harus dimintai pertanggungjawaban ketat atas keputusannya yang dinilai mencederai semangat reformasi politik.
Ujian Transparansi di Awal Jabatan
Kontroversi “Kado Kemenangan” ini menjadi ujian integritas pertama yang serius bagi pemerintahan Takaichi. Media-media lokal, termasuk Bunshun Online, terus menyoroti detail pemberian ini sebagai bentuk kemewahan yang tidak etis di tengah tuntutan penghematan dan transparansi.
Kini, Takaichi harus berjuang meyakinkan publik bahwa kepemimpinannya membawa perubahan, atau ia akan terjebak dalam lubang yang sama dengan para pendahulunya: kehilangan kepercayaan rakyat akibat praktik politik lama yang sulit ditinggalkan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
