NARASITODAY.COM, NEW YORK – Ruang sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berubah menjadi arena konfrontasi verbal yang sengit pada Kamis (12/3/2026). Amerika Serikat bersama sekutu Barat-nya terlibat adu argumen tajam dengan Rusia dan China terkait pengaktifan kembali sanksi terhadap Iran, di tengah perang yang tengah membara di Timur Tengah.
Ketegangan ini bermula saat Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menuduh Moskow dan Beijing sengaja menghambat kerja Komite 1737 komite pengawas sanksi nuklir Iran. AS menilai kedua negara tersebut sedang “pasang badan” untuk melindungi kepentingan pertahanan mereka dengan Teheran.
Urgensi Embargo dan Ancaman Uranium
Dalam pidatonya, Waltz menegaskan bahwa pemberlakuan kembali sanksi bukanlah tindakan tanpa alasan, melainkan respons atas eskalasi program nuklir Iran yang kian mengkhawatirkan.
“Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, dan membekukan aset keuangan terkait,” tegas Mike Waltz, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Ia menambahkan bahwa langkah PBB ini dirancang untuk mengatasi ancaman nyata dari program rudal dan senjata konvensional Iran. Waltz juga merujuk pada data Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menyebut Iran sebagai satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga 60 persen hanya selangkah menuju level 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom.
“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali bukanlah hal yang sewenang-embargo sewenang, melainkan dirancang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran serta dukungan Iran yang berkelanjutan terhadap terorisme,” lanjut Waltz.
Di sisi lain meja oval, Rusia dan China berdiri kokoh menentang narasi Washington. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, justru menuduh Barat sedang menciptakan ketakutan yang tidak berdasar untuk melegitimasi agresi militer.
“Hal ini dilakukan untuk melancarkan operasi militer lain terhadap Teheran dan untuk memastikan eskalasi besar-besaran situasi di Timur Tengah dan sekitarnya,” tukas Nebenzya, yang menyebut tuduhan AS sebagai sebuah “histeria”.
Senada dengan Rusia, Duta Besar China, Fu Cong, menjuluki Washington sebagai “penghasut” krisis nuklir global. Ia menilai penggunaan kekerasan oleh AS selama proses negosiasi telah menghanguskan semua peluang diplomasi yang ada.
Bayang-bayang Perang 28 Februari
Konfrontasi di PBB ini terjadi di bawah bayang-bayang perang panas yang meletus sejak 28 Februari lalu, setelah AS menyerang tiga situs nuklir utama Iran. Presiden Donald Trump sendiri berulang kali menggunakan alasan intelijen bahwa Iran mampu memiliki senjata nuklir dalam waktu singkat sebagai pembenaran atas serangan tersebut.
Meski demikian, Teheran tetap pada pendiriannya. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyatakan kepada wartawan bahwa program mereka murni untuk tujuan damai. “Teheran tidak akan mengakui tuduhan untuk membenarkan sanksi terhadapnya,” tegasnya.
Namun, argumen Iran ini dimentahkan oleh Prancis yang memperingatkan DK PBB bahwa stok uranium Iran saat ini secara teknis sudah cukup untuk memproduksi setidaknya 10 perangkat nuklir.
Hingga sidang berakhir, polarisasi di Dewan Keamanan belum menemui titik temu. Ruang sidang yang megah itu justru menunjukkan betapa dalamnya jurang perbedaan antara kekuatan besar dunia dalam memandang kedaulatan dan keamanan di Timur Tengah.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
