NARASITODAY.COM,JAKARTA – Di tengah himpitan krisis energi global yang mulai mencekik pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional, sebuah wacana darurat menyeruak dari meja pemerintahan yakini mengembalikan siswa ke layar monitor. Pemerintah tengah menimbang opsi untuk memberlakukan kembali belajar dari rumah (daring) mulai April 2026 sebagai strategi penghematan energi.
Menko PMK Pratikno mengungkapkan bahwa gagasan ini muncul dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) lintas instansi pada Selasa (17/3/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun strategi efisiensi yang terukur.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” tegas Pratikno dalam keterangannya.
Menolak “Trauma” Pandemi
Namun, rencana ini segera disambut gelombang keberatan dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, secara tegas menolak sekolah daring dijadikan alat penghematan BBM. Baginya, pendidikan bukanlah sektor yang layak dikorbankan demi menambal lubang fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia.
Esti mengingatkan bahwa memori kelam learning loss saat pandemi COVID-19 masih menyisakan luka pada kualitas pendidikan nasional.
“Ketika isu mengenai pembelajaran secara daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” ujar Esti, Selasa (23/3/2026).
Menurutnya, efektivitas belajar daring sangat rendah dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Esti merujuk pada anjloknya skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 yang menyentuh angka 396 poin akibat penurunan literasi membaca, matematika, dan sains.
Risiko Sosial
Lebih dari sekadar angka akademik, Esti menyoroti dampak psikologis dan sosial yang mengerikan. Belajar di rumah meningkatkan risiko kecanduan gawai dan stres pada anak. Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi lonjakan pernikahan dini, bercermin pada data Bappenas 2021 yang mencatat ratusan ribu risiko pernikahan anak perempuan saat sekolah ditutup.
“Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter. Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alternatif pilihan pembelajaran,” pinta Esti.
Sebagai solusi alternatif, DPR menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan sistem transportasi ketimbang menutup sekolah. Siswa jenjang SMP hingga SMK diusulkan menggunakan sistem mobil antar-jemput yang terintegrasi dengan angkutan umum di titik-titik tertentu. Sementara untuk siswa SD, sistem zonasi dinilai sudah cukup efisien sehingga tidak perlu dialihkan ke daring.
Senada dengan kekhawatiran tersebut, laporan UNESCO dan UNICEF turut mempertegas bahwa penutupan sekolah paling memukul anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Kini, pemerintah berada di persimpangan jalan. April 2026 kian dekat, dan keputusan yang diambil akan menentukan apakah Indonesia akan menyelamatkan tangki bensin negara atau melindungi masa depan generasi penerusnya.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
