NARASITODAY.COM, BANGKOK – Di lorong-lorong supermarket Bangkok yang biasanya berkilau dengan label harga premium, kini terpampang pemandangan berbeda. Papan pengumuman berwarna-warni bertuliskan “Diskon 50%” mulai menghiasi rak-rak kebutuhan pokok, menjadi oase bagi warga yang tengah tercekik inflasi.
Pemerintah Thailand resmi menggandeng barisan konglomerat dan grup bisnis raksasa milik para miliarder paling berpengaruh di Negeri Gajah Putih. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya terakhir untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang kian mendesak.
Melansir Straits Times, kampanye bertajuk “Thais Helping Thais” ini melibatkan nama-nama besar yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mulai dari kerajaan bisnis Charoen Sirivadhanabhakdi, hingga keluarga Chearavanont dan Chirathivat, mereka sepakat memangkas harga produk merek sendiri (private label) serta kebutuhan dasar lainnya dengan diskon fantastis antara 25% hingga 50%.
Janji Politik di Tengah Badai Ekonomi
Bagi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, inisiatif ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan pembuktian janji politik. Partainya memenangkan pemilu Februari lalu dengan narasi utama meringankan beban hidup rakyat. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih pahit yaitu kenaikan biaya energi dan produksi telah mengerek harga daging babi hingga telur ke level yang mencemaskan.
Dalam keterangannya di Bangkok pada Rabu (1/4/2026), Anutin menegaskan pentingnya kolaborasi ini.
“Ini adalah langkah penting dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta. Apa yang pasti akan terjadi adalah konsumen akan dapat menghemat uang,” ujar Anutin Charnvirakul.
Sejumlah raksasa ritel yang ikut “pasang badan” dalam program ini mencakup CP All dan CP Axtra milik miliarder Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp yang dikelola keluarga Chirathivat, serta Berli Jucker di bawah kendali Sirivadhanabhakdi.
Sisi Lain Dominasi Konglomerasi
Meski kemitraan ini memberikan bantuan instan, para pengamat ekonomi melihatnya sebagai penegasan atas struktur ekonomi Thailand yang unik sekaligus pelik. Kedekatan antara negara dan segelintir elit bisnis ini memungkinkan respons cepat di masa krisis seperti halnya bantuan logistik vaksin saat pandemi Covid-19 namun di sisi lain memperkuat jerat oligopoli.
Data Bank Dunia menunjukkan paradoks ini menjadi 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar setengah dari total pendapatan nasional. Konsentrasi kekayaan ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, membatasi persaingan sehat demi pertumbuhan yang inklusif.
Proyeksi yang Mengkhawatirkan
Meskipun ribuan toko kelontong kini dipenuhi pajangan barang diskon, tantangan besar masih membentang di sisa tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat akibat lesunya sektor pariwisata dan ekspor sebagai dampak penurunan permintaan global.
Grup bisnis terbesar di Thailand bahkan telah merevisi prospek ekonomi mereka secara drastis pada Senin lalu. Mereka memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 1,2% hingga 1,6% untuk tahun 2026, turun dari proyeksi awal 2%. Di saat yang sama, target inflasi dinaikkan ke kisaran 2% hingga 3%, menandakan bahwa perjuangan warga Thailand melawan biaya hidup belum akan usai dalam waktu dekat.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
