NARASITODAY.COM, KOLKATA – Atmosfer politik di Negara Bagian West Bengal, India, memanas hingga ke titik didih. Menjelang pemilihan majelis daerah dua fase pada 23 dan 29 April mendatang, sebuah guncangan administratif besar melanda yaitu sembilan juta warga dilaporkan kehilangan hak pilih mereka.
Penyebabnya adalah skema Special Intensive Revision (SIR) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan India (ECI). Meski diklaim sebagai pembersihan data, proses ini justru menyisakan tangis bagi warga seperti Nabijan Mondal. Di usianya yang ke-73, nenek yang telah setia memberikan suara selama setengah abad ini harus rela menjadi penonton di pemilu kali ini.
Penyebabnya sepele namun fatal: namanya di kartu pemilih tertulis “Nabijan”, sementara di dokumen pemerintah lain tercatat “Nabirul”.
“Kali ini, seluruh keluarga saya akan memilih, tapi saya tidak bisa. Saya tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini, dan tidak tahu bahwa perbedaan nama akan menghalangi saya untuk memberikan suara,” ujar Nabijan saat ditemui di kediamannya di desa Gobindapur, Jumat (17/4/2026).
Tuduhan Target Etnis dan Agama
Penghapusan massal ini memicu kecurigaan sistematis. Analisis data menunjukkan pencoretan nama paling masif terjadi di kantong-kantong populasi Muslim seperti Murshidabad, North 24 Parganas, dan Malda. Daerah-daerah ini secara tradisional merupakan lumbung suara yang krusial.
Sohidul Islam, warga Sagarpara, merasakan getirnya dicoret dari daftar meski tak pernah absen memilih sebelumnya. Baginya, ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal harga diri sebagai warga negara.
“Saya sangat menderita. Kepada siapa saya harus mengadu? Saya tidak pernah menyangka nama saya akan dihapus dari daftar. Tapi sekarang saya ingin fokus agar nama saya dimasukkan kembali. Meski harus kehilangan uang dan waktu, saya harus memikirkan masa depan,” tegas Islam.
Ia menambahkan dengan emosional, “Jika Anda menggali tanah ini, Anda bisa menemukan tali pusar kami di sini. Kami akan memilih di sini, dan kami akan mati di sini.”
Tarik Ulur Politik di Pucuk Pimpinan
Ketua Menteri West Bengal, Mamata Banerjee, tidak tinggal diam. Tokoh oposisi vokal ini langsung membawa perkara ini ke Mahkamah Agung India. Ia menuding ECI telah menjadi alat politik bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan PM Narendra Modi.
“Proses SIR diterapkan secara selektif di West Bengal untuk menguntungkan BJP. BJP sedang merencanakan untuk merebut suara secara paksa melalui cara-cara curang karena mereka tidak punya keberanian untuk bertarung dan memenangkan pemilu secara demokratis,” tuduh Banerjee.
Sebaliknya, pihak BJP membela langkah tersebut. Bimal Sankar Nanda, pemimpin BJP West Bengal, mengklaim bahwa pembersihan ini justru diperlukan untuk menghapus “pemilih siluman” dan warga non-negara yang menyusup di perbatasan.
“Adalah benar bahwa karakter demografis di daerah perbatasan dengan Bangladesh telah berubah secara terencana. Sudah menjadi rahasia umum… orang-orang yang bukan warga negara India meninggalkan negara bagian setelah latihan SIR dimulai,” klaim Nanda.
Kejanggalan Teknologi dan Beban Dokumentasi
Kecepatan proses SIR juga menjadi sorotan tajam. Sabir Ahamed dari Institut SABAR mencatat bahwa revisi yang biasanya memakan waktu tahunan, kali ini dipacu dalam hitungan bulan dengan bantuan teknologi AI yang justru terlihat bias terhadap nama-nama khas Muslim.
“Tampaknya ada motif di balik aktivitas yang begitu terburu-buru ini. Studi kami menemukan bahwa Muslim dari populasi yang dipetakan telah dihapus secara tidak proporsional,” ungkap Ahamed.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Swati Narayan (National Law School) dan pakar politik Yogendra Yadav menyoroti betapa proses ini sangat mendiskriminasi perempuan yang sering mengganti nama belakang setelah menikah.
Yadav menilai negara telah bersikap tidak adil dengan menuntut standar dokumentasi yang sempurna dari rakyat yang seringkali tidak difasilitasi oleh negara itu sendiri.
“Masalahnya ada pada negara. Ia menuntut dokumen dari rakyat yang tidak pernah ia berikan. Ekspektasi bahwa nama Anda harus dicatat sama persis dari seseorang yang mungkin tidak berpendidikan adalah masalah negara itu sendiri yang menulis nama dalam format berbeda-beda,” jelas Yadav.
Kini, dengan waktu yang terus berdetak menuju hari pemungutan suara, jutaan warga West Bengal berada dalam ketidakpastian. Di tengah hiruk-pikuk kampanye, suara-suara seperti Nabijan dan Sohidul Islam menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka statistik, ada hak demokrasi yang sedang dipertaruhkan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
