NARASITODAY.COM, BEOGRAD – Gemuruh tabuh drum dan lengkingan peluit memecah keheningan pusat Kota Beograd. Di bawah kibaran bendera nasional dan spanduk-spanduk perlawanan, puluhan ribu pasang kaki melangkah serentak membawa sisa-sisa amarah yang belum padam sejak tragedi runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad satu setengah tahun silam. Bagi mereka, jalanan ibu kota kini telah menjelma menjadi panggung pembuktian bahwa tuntutan akan perubahan belum akan surut.
Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran kembali melanda ibu kota Serbia pada Sabtu (24/5/2026) waktu setempat. Puluhan ribu warga memadati jantung Kota Beograd untuk menuntut percepatan pemilihan umum (pemilu).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan antikorupsi yang meletus menyusul tragedi runtuhnya atap stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang.
Demonstrasi masif ini membuktikan bahwa kekecewaan publik terhadap pemerintahan Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, tetap membara meski gerakan protes telah berjalan lebih dari setahun. Aksi yang awalnya murni menuntut penyelidikan transparan atas tragedi stasiun tersebut kini telah bertransformasi menjadi gelombang tekanan politik besar untuk melengserkan pemerintahan nasionalis yang tengah berkuasa.
Sambil menggemakan yel-yel khas gerakan mahasiswa, “Mahasiswa sedang menang”, massa bergerak memadati Slavija Square di pusat kota. Lencana, kaos, hingga stiker yang dibawa oleh para demonstran tampak dipenuhi oleh slogan perlawanan tersebut.
Berakhir Ricuh Setelah Berlangsung Damai
Kendati sebagian besar aksi berjalan dengan damai sejak pagi hari, situasi mendadak memanas dan berujung ricuh pada Sabtu malam saat massa mulai membubarkan diri. Bentrokan fisik tak terhindarkan ketika sekelompok demonstran bertopeng mulai melemparkan botol, batu, dan petasan ke arah aparat keamanan. Polisi kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah kerumunan massa yang anarkis.
Akibat insiden tersebut, sejumlah demonstran diamankan di lokasi kejadian. Pasukan gendarmerie dengan kendaraan taktis juga disiagakan di sekitar lokasi guna memblokade massa agar tidak merangsek menuju kompleks parlemen dan kantor kepresidenan Serbia.
Merespons kerusuhan tersebut, kantor kejaksaan Serbia langsung mengeluarkan peringatan tegas hukum bagi para perusuh.
“Semua pihak yang malam ini setelah berakhirnya aksi publik di Slavija menyerang petugas polisi yang mengamankan acara akan diidentifikasi dan dituntut sesuai hukum,” demikian pernyataan resmi kantor jaksa, seperti dilansir dari AFP.
Di lain pihak, Presiden Aleksandar Vučić menyampaikan penyesalannya atas insiden kekerasan yang menodai jalannya aksi tersebut melalui sebuah unggahan di media sosial Instagram.
“Adegan yang kita saksikan malam ini … adalah adegan yang tidak baik bagi Serbia, adegan yang membuat sedih setiap warga negara kita,” tulis Vučić. Ia juga menambahkan, “Mereka tidak akan mengubah apapun dengan ini.”
Tekanan Politik dan Sorotan Internasional
Berdasarkan estimasi dari Kepala Kepolisian Serbia, Dragan Vasiljevic, jumlah peserta yang memadati jalanan diperkirakan mencapai 34.000 orang, meski belum ada angka pasti dari pihak independen. Massa yang hadir tidak hanya berasal dari Beograd, tetapi juga berdatangan dari berbagai penjuru kota di Serbia, lengkap dengan rombongan mahasiswa, veteran perang, hingga komunitas pengendara motor yang ikut membantu mengawal jalannya aksi.
Seorang mahasiswa arsitektur berusia 24 tahun bernama Andjela mengungkapkan bahwa kehadiran mereka di jalanan adalah untuk membuktikan konsistensi gerakan sipil ini.
“Tujuan protes hari ini adalah agar kita semua berkumpul lagi dan memperjelas kepada masyarakat bahwa kami masih ada di sini, bahwa kami terus berjuang dan bekerja, bahwa kami belum dan tidak akan berhenti,” katanya kepada AFP.
Senada dengan Andjela, seorang pensiunan bernama Zoran Savic menegaskan bahwa aksi ini membawa tuntutan mendasar terhadap penegakan hukum dan masa depan politik Serbia.
“Hari ini, sebuah pesan yang jelas sedang dikirimkan,” ujarnya.
“Perubahan harus datang, Serbia harus menjadi negara demokratis, supremasi hukum harus hadir untuk semua orang, artinya hukum harus berlaku sama bagi semua,” tambah Savic, seraya menekankan harapannya agar, “Dan Serbia harus menjadi bagian dari komunitas demokratis Eropa.”
Gerakan protes ini tercatat pernah mencapai puncaknya pada Maret 2025 dengan memobilisasi hingga 300.000 orang. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Presiden Vučić sempat memberikan sinyal pada Kamis lalu bahwa pemerintah membuka peluang untuk menggelar pemilu dini pada musim gugur tahun ini.
Di tingkat global, situasi penanganan demonstrasi di Serbia mulai memicu kekhawatiran. Komisaris HAM Dewan Eropa pada Jumat lalu mengeluarkan peringatan mengenai memburuknya kebebasan sipil di negara tersebut, terutama terkait penyempitan ruang demokrasi, intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta dugaan represifitas aparat kepolisian.
Namun, bagi para demonstran seperti Ivan Milosavljevic yang datang jauh-jauh dari wilayah timur Serbia, tekanan dari berbagai arah tidak akan menyurutkan langkah mereka.
“Setelah satu setengah tahun protes, masyarakat belum menyerah dan belum kehilangan kekuatan mereka,” tegas Ivan. “Kekuatan protes bisa dilihat dari jumlah orang yang hadir hari ini. Kami akan terus melanjutkan sampai rezim anti-rakyat ini disingkirkan.”.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
