NARASITODAY.COM,WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mencegah seluruh potensi masuknya kasus Ebola dari Republik Demokratik Kongo (DRC).
Wabah mengerikan yang dipicu oleh strain langka Bundibugyo tersebut kini telah menelan dugaan 220 korban jiwa dan menjangkiti 900 kasus lainnya, hingga membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional sekaligus wabah terbesar ketiga dalam sejarah.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam rapat kabinet Presiden Donald Trump menyampaikan sikap keras Washington yang enggan berkompromi dengan risiko penularan di dalam negeri.
“Kita tidak bisa dan tidak akan membiarkan kasus Ebola apa pun masuk ke Amerika Serikat,” tegas Marco Rubio pada hari Rabu dalam rapat kabinet Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Kamis (28/5/2026).
Perubahan Haluan Radikal: Menahan Wabah di Luar Perbatasan
Kebijakan pemerintahan Trump kali ini menandai perubahan haluan yang radikal dibandingkan dengan penanganan wabah Ebola pada tahun 2014 silam. Jika pada masa lalu AS bersedia merawat pasien yang terinfeksi di beberapa dari 13 pusat penyakit menular khusus miliknya, kini Washington memilih strategi defensif: menahan virus tetap berada di wilayah luar perbatasan mereka.
Sebagai bagian dari strategi ini, dua pejabat AS membisikkan kepada Reuters bahwa Washington tengah gencar bernegosiasi dengan Kenya untuk membuka fasilitas karantina khusus di sana. Fasilitas tersebut nantinya dipersiapkan untuk menampung warga negara AS yang terpapar di Afrika, meskipun hingga saat ini Pemerintah Kenya dilaporkan belum menyetujui rencana tersebut.
Langkah ini langsung memicu kritik tajam dari para pakar kesehatan global. Amesh Adalja, peneliti senior di Johns Hopkins Center for Health Security, menilai rencana membangun fasilitas mendadak di Kenya adalah langkah mundur bagi keselamatan pasien. Menurutnya, pasien akan jauh lebih baik jika dirawat di pusat penyakit menular dengan tingkat pengamanan tinggi yang sudah mapan di AS atau Jerman.
“I tidak bisa membayangkan Anda dapat membangun fasilitas baru di Kenya dengan standar yang sama seperti yang sudah kita miliki di pusat-pusat NETEC ini,” kritik Adalja.
“Mereka tahu bagaimana menangani setiap aspeknya, mulai dari merawat pasien hingga menangani limbah, dan mengetahui cara mendapatkan teknologi yang mungkin mereka butuhkan jika seseorang membutuhkan dialisis, misalnya, atau ventilasi mekanis.”
Adalja juga memperingatkan bahwa kebijakan penolakan ini secara tidak langsung akan meruntuhkan moral dan mengurangi insentif bagi para dokter serta tenaga medis untuk menjadi sukarelawan dalam misi kemanusiaan di Afrika.
Nasib Tragis Misionaris Medis
Ketegasan kebijakan baru ini menelan “korban” pertamanya pekan lalu. Seorang warga negara AS yang mengabdikan dirinya sebagai misionaris medis untuk merawat pasien Ebola di DRC, dipastikan tertular virus mematikan tersebut.
Alih-alih dievakuasi pulang ke tanah airnya sendiri, laporan dari Washington Post yang mengutip lima sumber internal mengungkapkan bahwa Gedung Putih menolak memberikan izin bagi sang misionaris untuk mendarat di Amerika Serikat.
Penolakan ini sempat menunda proses evakuasi dan perawatan kritisnya, hingga akhirnya ia dilarikan ke Jerman bersama lima orang lain yang ikut terpapar. Sementara itu, korban ketujuh dievakuasi ke Republik Ceko.
Mantan pejabat kesehatan pada masa jabatan pertama Trump, Chris Meekins, menilai keputusan ini diambil karena kekhawatiran akut pemerintah atas daya tampung domestik. Ia juga menyamakan situasi ini dengan penanganan karantina penumpang kapal pesiar yang terpapar hantavirus beberapa waktu lalu.
“Apa yang mereka lakukan di sini adalah mencoba menemukan opsi yang tidak mengharuskan membawa orang kembali ke AS jika memungkinkan, sebagian karena mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki banyak kapasitas di fasilitas di AS,” ungkap Chris Meekins.
Pengetatan Ketat di Pintu Masuk Bandara
Kendati memicu perdebatan, Menlu Marco Rubio memastikan bahwa pemerintah AS tidak tinggal diam dan terus meningkatkan gelontoran bantuan ke wilayah konflik wabah. Dalam konferensi pers terpisah, para pejabat tinggi mengonfirmasi bahwa AS telah menerjunkan jajaran petinggi CDC langsung ke lokasi wabah serta berkomitmen mengucurkan dana bantuan hingga jutaan dolar.
Di dalam negeri, benteng pertahanan diperketat secara agresif. CDC resmi memberlakukan pembatasan masuk selama 30 hari bagi para pelancong yang sempat menginjakkan kaki di DRC, Uganda, dan Sudan Selatan dalam kurun 21 hari terakhir sebuah aturan ketat yang bahkan berlaku bagi pemilik Green Card (penduduk tetap yang sah).
Pemeriksaan ketat kini juga diterapkan di tiga bandara utama AS bagi warga Amerika yang pulang dari negara-negara berisiko tersebut. CDC bahkan sampai membuka lowongan mendesak bagi staf internal yang bersedia menjadi sukarelawan demi menyokong pos pemeriksaan di titik masuk negara.
Meskipun demikian, para ahli penyakit menular menyikapi skeptis barikade bandara ini. Mereka memperingatkan bahwa pemeriksaan suhu dan wawancara di pintu masuk kerap kali tidak efektif dan terlambat dalam menghentikan badai penyebaran virus yang memiliki masa inkubasi tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
