NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akhirnya merilis pembelaan paling rinci guna menjawab gelombang kritik dari kalangan politisi, diplomat, hingga media internasional terkait tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Langkah defensif ini diambil di tengah sorotan tajam publik domestik mengenai urgensi, efisiensi anggaran, dan skala prioritas diplomasi Istana pada masa-masa ketidakpastian ekonomi nasional.
Polemik ini kian menggelinding ke ranah global hingga memantik perhatian media regional. Teranyar, media terkemuka Singapura, The Straits Times, turut mengulas konfrontasi gagasan ini dalam sebuah artikel mendalam berjudul “‘Not showmanship’: Aide hits back at critics of Prabowo’s foreign trips” yang dipublikasikan pada Senin kemarin.
Dalam laporannya, media tersebut menyoroti ketegangan politik tak berdarah ini:
“Seorang pejabat tinggi Indonesia telah meluncurkan pembelaan paling rinci pemerintah hingga saat ini terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang sering dilakukan, menepis kritik yang semakin meningkat dari para politisi, diplomat, dan media internasional mengenai biaya, skala, dan prioritas diplomasi keliling dunianya,” muat laman Singapura itu.
Ketegangan narasi ini bermula ketika diplomat veteran yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, mengunggah sebuah video kritis pada 30 Mei lalu. Dino secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk secara signifikan memangkas intensitas kunjungan luar negerinya karena dinilai telah mencapai tahapan yang sudah berada pada tingkat yang sulit dibenarkan dari kacamata prioritas domestik.
Sebagai solusi alternatif, Dino menyarankan agar pemerintah memaksimalkan pemanfaatan teknologi konferensi video guna menghadiri agenda-agenda diplomatik reguler. Ia juga mendorong agar porsi penugasan internasional yang lebih besar didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, ketimbang mengharuskan kepala negara hadir secara langsung.
Sejak resmi mengucap sumpah jabatan pada Oktober 2024, langkah kaki Presiden Prabowo di panggung internasional seolah tak pernah beristirahat. Berdasarkan catatan resmi, sang Presiden telah menginjakkan kaki di sedikitnya 29 negara demi menghadiri lebih dari 50 agenda internasional.
Di saat bersamaan, di dalam negeri, masyarakat tengah berhadapan dengan realitas ekonomi yang menantang, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus menekan pasar domestik. Ketimpangan visual antara ruang-ruang konferensi mewah di dunia internasional dan denyut lesu ekonomi di pasar tradisional inilah yang memicu percikan kritik di tanah air.
Menanggapi serangan argumen tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan klarifikasi resmi melalui video berdurasi hampir tujuh menit yang diunggah di kanal YouTube resmi Sekretariat Kabinet pada 1 Juni. Langkah kontra-narasi ini dinilai sebagai respons paling frontal dan sistematis dari internal lingkar satu Istana sejak polemik bergulir.
The Straits Times menulis:
“Dalam video berdurasi hampir tujuh menit yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Kabinet resmi pada 1 Juni, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi poin demi poin kekhawatiran yang diangkat oleh mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal dan kritikus lainnya,” tambah media tersebut.
Media tersebut juga menggarisbawahi urgensi dari respons pemerintah ini:
“Balasan rinci ini menandai pertama kalinya seorang pejabat senior pemerintah secara langsung menanggapi kritik seputar perjalanan luar negeri Prabowo, yang semakin intensif seiring Indonesia bergulat dengan pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.”
Dalam argumennya, Seskab Teddy menegaskan bahwa rangkaian lawatan tersebut bukanlah sebuah unjuk panggung (showmanship) tanpa esensi, melainkan membawa misi strategis yang berimbas konkret bagi kepentingan nasional.
“Teddy berpendapat bahwa perjalanan-perjalanan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, mulai dari masuknya investasi dan perjanjian perdagangan hingga penguatan hubungan pertahanan dan dukungan untuk Palestina,” muat The Straits Times lagi.
Lebih lanjut, Teddy menyisipkan tanggapan bernada taktis terhadap latar belakang sang kritikus.
“Dalam tanggapannya pada 1 Juni, Teddy berterima kasih kepada Dino atas masukannya yang sangat menyeluruh dan terstruktur, sebelum mencatat bahwa diplomat veteran itu baru menjabat sebagai wakil menteri luar negeri sekitar tiga bulan,” tambah media tersebut.
Sebagai sosok yang lama mendampingi Presiden baik saat menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Joko Widodo maupun ajudan Prabowo kala menjabat Menteri Pertahanan posisi Teddy di dalam kabinet dinilai sangat krusial oleh pengamat internasional.
“Teddy, mantan perwira militer yang sebelumnya bertugas sebagai ajudan mantan presiden Joko Widodo dan Prabowo selama masa jabatannya sebagai menteri pertahanan, secara luas dianggap sebagai salah satu ajudan terdekat Presiden, sering bepergian bersamanya dalam kunjungan luar negeri dan pertemuan diplomatik penting,” tulis The Straits Times.
Mengenai isu sensitif yang paling banyak disorot masyarakat, yakni pos anggaran dana negara yang dikhawatirkan terkuras untuk membiayai perjalanan operasional tersebut, Teddy memberikan jaminan mutlak yang mengejutkan banyak pihak.
“Menanggapi kekhawatiran tentang biaya, Teddy mengatakan: ‘Setiap kelebihan biaya dari anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh Presiden Prabowo sendiri,” muatnya.
Menutup pembelaannya, Teddy juga menepis anggapan bahwa Istana memboyong rombongan besar yang tidak efisien dalam setiap kunjungan. Ia mengklaim bahwa restrukturisasi internal telah dilakukan secara drastis, di mana jumlah pejabat yang mendampingi Prabowo telah dikurangi lebih dari setengahnya, jika dibandingkan dengan jumlah delegasi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
