NARASITODAY.COM,LA PAZ – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, yang kini tengah digoyang gelombang demonstrasi antipemerintah skala besar. Washington bahkan mengindikasikan bahwa aksi protes yang telah melumpuhkan Bolivia selama beberapa pekan terakhir merupakan upaya ilegal untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Sikap keras tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, melalui akun media sosial resminya. Hegseth menegaskan bahwa militer Amerika Serikat menolak segala bentuk upaya kudeta terhadap pemerintahan Paz, sekaligus mengaitkan para demonstran dengan jaringan perdagangan narkotika internasional.
“Amerika Serikat sedang mengawasi. Bolivia tidak boleh membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap status quo lama dominasi narkoterorisme di kawasan ini,” tulis Hegseth, dikutip Sabtu (6/6/2026).
Langkah Washington ini menjadi sinyal teranyar bahwa dalam masa jabatan keduanya sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Donald Trump berniat menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih ekspansif di Amerika Latin. AS kini secara terang-terangan mengklaim Belahan Bumi Barat sebagai wilayah di bawah lingkup keamanan mutlak mereka.
Hal ini dipertegas oleh pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS (United States Department of State) pada Januari lalu melalui unggahan media sosial:
“Ini adalah belahan bumi KITA, dan Presiden Trump tidak akan membiarkan keamanan kita terancam.”
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintahan Trump telah meluncurkan inisiatif keamanan Americas Counter Cartel Coalition (A3C) di bawah payung program Shield of the Americas untuk merangkul pemerintahan sayap kanan di kawasan tersebut.
Presiden Rodrigo Paz sendiri tercatat hadir dalam pertemuan perdana koalisi ini pada Maret lalu, setelah ia berhasil memulihkan hubungan diplomatik dengan AS yang sempat terputus sejak 2008.
Bara di Jalanan Bolivia dan Jeritan Petani Koka
Di dalam negeri Bolivia, atmosfer ketegangan terasa begitu pekat. Asap dari ban-ban yang dibakar mengepul di jalur-jalur transportasi utama, menandai lumpuhnya urat nadi perekonomian negara Andes tersebut sejak Mei lalu. Bentrokan fisik antara aparat dan massa berbaju tradisional menjadi pemandangan sehari-hari yang mencekam.
Rodrigo Paz, yang memenangkan pemilu Oktober tahun lalu dan mengakhiri dua dekade kekuasaan partai sayap kiri Movement for Socialism (MAS), kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kebijakannya yang agresif langsung berbenturan dengan realitas sosial Bolivia sebagai produsen koka terbesar ketiga di dunia.
Kemarahan publik meledak ketika pemerintah berencana menerapkan undang-undang reforma agraria (Ley 1720) yang ditakuti para petani akan melenyapkan lahan-lahan kecil mereka, meski aturan itu akhirnya dicabut pada Mei lalu.
Situasi kian membara setelah Paz menghapus subsidi bahan bakar yang membuat harga bensin meroket, di tengah tirisnya cadangan devisa dan merosotnya ekspor gas alam negara tersebut.
Demi meredam amuk massa yang menuntut dirinya mundur, Presiden Paz telah melakukan perombakan kabinet darurat dan memotong gajinya sendiri hingga 50%. Kendati demikian, barikade di jalanan tidak juga bubar.
Pada 27 Mei lalu, parlemen Bolivia akhirnya mengambil langkah ekstrem dengan memberikan lampu hijau kepada militer untuk turun ke jalan dan membubarkan paksa para demonstran, memicu kekhawatiran akan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
