NARASITODAY.COM, MANILA – Krisis yang kembali memanas di Timur Tengah membayangi rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, Selasa (21/7/2026). Negara-negara Asia Tenggara menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik yang dinilai dapat mengganggu stabilitas kawasan, terutama melalui ancaman terhadap pasokan energi global dan perlambatan ekonomi dunia.
Pertemuan yang dihadiri menteri luar negeri dari 11 negara anggota ASEAN beserta mitra strategis itu berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ketegangan kembali memuncak setelah Amerika Serikat dan Iran terlibat konflik terbuka, disusul pengumuman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh kelompok Houthi yang didukung Iran.
Perkembangan tersebut memunculkan kekhawatiran baru terhadap keamanan jalur pelayaran internasional, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan terhadap pasokan energi dinilai berpotensi memicu kenaikan harga minyak, memperbesar tekanan inflasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tertutup, para menteri luar negeri ASEAN menyatakan eskalasi konflik dapat menghambat berbagai upaya penyelesaian damai yang tengah diupayakan komunitas internasional.
“Kami sangat prihatin bahwa perkembangan ini secara serius merusak upaya yang sedang berlangsung dari para mediator utama dan mengurangi prospek tercapainya penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi,” demikian bunyi pernyataan para menteri.
Bagi ASEAN, situasi tersebut menjadi perhatian serius karena kawasan Asia Tenggara masih bergantung pada impor energi. Dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan mencapai sekitar US$3,8 triliun, negara-negara ASEAN dinilai rentan terhadap gejolak pasokan minyak dunia.
Sebagai langkah antisipasi, ASEAN mempercepat pembahasan pembentukan mekanisme berbagi cadangan minyak antarnegara anggota. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi kawasan apabila terjadi gangguan pasokan akibat konflik yang berkepanjangan.
Di luar isu Timur Tengah, ASEAN juga menjadwalkan pembahasan mengenai konflik Myanmar. Lima tahun setelah kudeta militer, upaya perdamaian yang dimediasi ASEAN dinilai masih berjalan lambat, sementara perang saudara terus berlangsung dan dilaporkan telah menewaskan sekitar 100.000 orang.
Pertemuan di Manila juga diperkirakan kembali menyoroti sengketa Laut China Selatan. ASEAN dan China masih melanjutkan perundingan mengenai kode etik (Code of Conduct/CoC) untuk mencegah konflik terbuka di kawasan, meski negosiasi telah berlangsung hampir satu dekade.
Ketegangan terbaru dipicu insiden di sekitar Second Thomas Shoal pada Senin (20/7/2026). Militer Filipina menuduh personel Penjaga Pantai China memukul kepala seorang anggota angkatan laut Filipina menggunakan tongkat saat berada di wilayah sengketa. Insiden tersebut memicu saling tuding antara Manila dan Beijing.
Menanggapi insiden itu, Kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan pemerintah akan memanggil Duta Besar China di Manila. Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah pemerintah China memanggil diplomat Filipina di Beijing.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China menilai sengketa maritim bilateral tidak seharusnya dibahas dalam forum ASEAN.
“Filipina seharusnya sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua bergilir ASEAN, mendorong dialog dan kerja sama, alih-alih menempatkan kepentingan politiknya sendiri di atas perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata kementerian tersebut.
Amerika Serikat justru mengecam tindakan China yang disebut sebagai aksi “berbahaya dan agresif”. Washington menilai insiden terbaru merupakan bagian dari “pola provokasi China yang mengkhawatirkan terhadap operasi maritim Filipina yang sah.”
Sejumlah mitra ASEAN, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Uni Eropa, turut menghadiri forum tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga dijadwalkan menggelar sejumlah agenda, termasuk kemungkinan pertemuan bilateral di sela-sela forum.
Dalam artikel opini yang diterbitkan media Filipina, Rubio kembali menegaskan komitmen Washington terhadap kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
“Jika perairan tersebut berada di bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik Amerika Serikat maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman baru yang serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka,” tulis Rubio.
Rubio juga kembali menegaskan bahwa putusan arbitrase tahun 2016 yang membatalkan klaim luas China di Laut China Selatan bersifat final dan mengikat. Namun, hingga kini Beijing tetap menolak mengakui putusan tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
