Trump Siapkan PHK Massal Jika Negosiasi dengan Demokrat Gagal

0
PHK
Ilustrasi pemutusan hubungan kerja. Foto : Istock

NARASITODAY.COM, WASHINGTONPemerintahan Presiden Donald Trump mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pegawai federal apabila pembicaraan dengan Partai Demokrat terkait penutupan sebagian pemerintahan tidak menunjukkan kemajuan. “Tidak membuahkan hasil sama sekali,” ujar seorang pejabat senior Gedung Putih pada Minggu (5/10/2025).

Memasuki hari kelima penutupan pemerintahan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menyampaikan dalam program State of the Union di CNN bahwa masih ada harapan Partai Demokrat melunak, sehingga shutdown yang berbiaya tinggi dan ancaman PHK bisa dihindari. Ia menegaskan, “Presiden Trump dan Russ Vought tengah bersiap mengambil tindakan jika memang diperlukan, meski kami berharap hal itu tak terjadi.”

Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, Trump ditanya oleh wartawan mengenai waktu pelaksanaan PHK. Ia menjawab singkat, “Sedang berlangsung sekarang,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Baca Juga :  Pepes Jamur Kuping, Resep Lauk Lezat yang Bikin Makan Siang Keluarga Makin Hangat

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang menjadi ujung tombak dalam upaya Trump memangkas birokrasi federal, belum memberikan komentar atas situasi tersebut.

Negosiasi Mandek, Pemerintahan Tetap Tertutup

Sejak pertemuan terakhir antara Trump dan para pemimpin Kongres, belum terlihat adanya kemajuan berarti dalam negosiasi. Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober, bertepatan dengan awal tahun fiskal 2026, setelah Senat yang dikuasai Demokrat menolak rancangan pendanaan sementara yang bertujuan menjaga operasional lembaga federal hingga 21 November.

“Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer kepada Face the Nation di CBS. Ia menambahkan bahwa kebuntuan hanya bisa diakhiri melalui dialog langsung antara Presiden dan empat pimpinan Kongres.

Baca Juga :  Jumlah Pekerja Ter-PHK Capai 8.389 Orang di Kuartal I 2026, Begini Cara Mendapatkan Tunjangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Partai Demokrat menuntut perpanjangan permanen atas kredit pajak premi untuk mendukung pembelian asuransi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan membatalkan anggaran yang telah disepakati secara sepihak.

Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan keterbukaan untuk membahas tuntutan Demokrat, namun menekankan bahwa pembukaan kembali pemerintahan harus menjadi prioritas. “Pilihan yang ada hanya dua: buka kembali pemerintah, atau hadapi konsekuensinya,” ujarnya dalam program Sunday Morning Futures di Fox News.

Presiden Trump juga menyinggung isu kesehatan, menegaskan komitmen Partai Republik untuk memperbaiki ACA. “Kami ingin memperbaikinya agar benar-benar berfungsi. Obamacare telah menjadi bencana bagi rakyat, dan kami ingin memperbaikinya agar bisa bekerja,” kata Trump.

Baca Juga :  Trump Janji Amankan Selat Hormuz dari Ancaman Iran

Senat Bersiap Gelar Pemungutan Suara Kelima

Upaya bipartisan di Senat terus berlangsung secara informal untuk mencari titik temu dalam isu pendanaan dan reformasi kesehatan. Namun, menurut Senator Demokrat Ruben Gallego, belum ada perkembangan signifikan. “Untuk saat ini, belum,” ujarnya kepada CNN.

Senin mendatang, Senat dijadwalkan menggelar pemungutan suara kelima atas dua rancangan pendanaan: versi DPR yang dikuasai Republik dan alternatif dari Demokrat. Namun, peluang lolosnya salah satu rancangan tersebut dinilai kecil karena belum mencapai ambang dukungan 60 suara.

Dengan komposisi 53 kursi Republik dan 47 Demokrat, serta satu anggota Republik yang menolak rancangan DPR, dibutuhkan setidaknya delapan suara tambahan dari Demokrat. Hingga kini, baru tiga senator Demokrat yang menyatakan dukungan.***

Editor : Alysa

Sumber : Berbagai Sumber