NARASITODAY.COM, BOGOR – Kualitas infrastruktur pendidikan dan pengawasan program bantuan di Kabupaten Bogor kembali disorot menyusul ambruknya atap SMK Negeri 1 Gunung Putri dan berulangnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, menyuarakan keprihatinan serius terhadap dua isu krusial yang mengancam keselamatan dan kesehatan siswa di wilayah tersebut.
Dede Chandra Sasmita, atau akrab disapa Dechan, menyoroti insiden ambruknya atap SMKN 1 Gunung Putri yang menghancurkan lima ruang kelas. Ia mencurigai penyebabnya bukan sekadar faktor cuaca, melainkan masalah mendasar pada konstruksi.
“Robohnya atap SMK Negeri 1 Gunung Putri itu memang belum (selesai ditangani), nanti tanggal 25 Insya Allah,” ujarnya di Bogor, Senin (17/11/2025).
Dechan, yang telah meninjau lokasi dua kali, mengungkapkan adanya kejanggalan struktural. Awalnya, kerusakan dikaitkan dengan faktor cuaca ekstrem. Namun, legislator dari Dapil Bogor III ini mencurigai kualitas material yang digunakan.
“Walaupun beberapa kendala muncul dalam pikiran kita karena angin katanya, lima ruang kelas itu rubuh semuanya,” tuturnya.
Salah satu temuan paling mencolok adalah ketebalan baja ringan yang digunakan sebagai rangka atap, yang menurutnya perlu dipertanyakan. “Walaupun itu secara kasat mata terlihat teknisnya, ketebalan baja ringan yang perlu dipertanyakan,” katanya.
Lebih jauh, ia menemukan bahwa struktur penyangga utama bangunan terindikasi tidak memadai. “Berarti empat kaki (struktur penyangga) yang tidak ada,” ungkap Dechan.
Temuan ini mengarah pada dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan konstruksi. Akibat insiden ini, siswa SMKN 1 Gunung Putri terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Untuk meringankan beban, Dechan dan Komisi V DPRD Jabar telah memberikan bantuan laptop. “Saya sampai dua kali ke sana dengan Komisi V sekaligus memberikan bantuan laptop karena antisipasi (siswa) menggunakan tenda dulu,” katanya.
Tim verifikasi teknis dijadwalkan menyelesaikan pekerjaannya pada 24 November 2025. “Tanggal 24 November, itu batas kerja tim. Insya Allah tanggal 25 November kita bisa tahu (hasilnya),” ujar Dechan. Hasil verifikasi ini sangat penting untuk menentukan langkah audit terhadap proyek-proyek pembangunan sekolah lain yang menggunakan spesifikasi serupa.
Selain masalah infrastruktur, Dechan juga menyoroti masalah berulang dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, yang kerap diwarnai kasus keracunan makanan massal.
Kasus keracunan yang melibatkan puluhan hingga ratusan siswa ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap dapur penyelenggara program. Dechan mendesak adanya syarat wajib bagi seluruh dapur MBG.
“Dengan adanya kejadian keracunan belakangan ini, saya minta dapur MBG di Kabupaten Bogor wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sertifikat SLHS harus menjadi syarat mutlak untuk mengantisipasi insiden keracunan. “Saya minta dapur MBG segera melengkapi untuk mendapatkan lisensi itu untuk mengantisipasi keracunan dan sebagainya,” pungkas Dechan.***
Editor : Alysa
Wartawan : Amelia Azizah
Sumber : Timetoday.id
