NARASITODAY.COM, JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia yang semula dijadwalkan pada Sabtu (22/11/2025) diundur menjadi Senin, 24 November 2025.
Perubahan jadwal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas aksi, mengingat tuntutan utama mereka, yakni penolakan kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang diklaim hanya naik rata-rata Rp 90.000 per bulan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan penyesuaian jadwal ini. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan alasan di balik pengunduran ini.
“Dengan demikian, berarti Istana dan DPR RI juga libur. Sehingga aksi dianggap tidak efektif yang akhirnya disepakati aksi akan dilaksanakan 24 November 2025,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
Aksi tersebut secara fundamental menolak formula kenaikan upah minimum versi pemerintah. Berdasarkan perhitungan buruh, dengan memasukkan inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 6,12%, kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah hanya sebesar 3,75%.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran Rp 90 ribu per bulan,” ujar Said Iqbal.
Angka kenaikan Rp 90.000 ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh dan berpotensi menurunkan daya beli.
Untuk mengatasinya, buruh mengajukan tiga opsi kenaikan upah yang dapat dinegosiasikan dengan pemerintah dan pengusaha:
- Tuntutan Awal: Kenaikan sebesar 8,5% hingga 10,5%.
- Formula Modifikasi: Kenaikan sebesar 7,77% (berasal dari perhitungan inflasi 2,65% + 1,0 indeks tertentu dikalikan 5,12% pertumbuhan ekonomi).
- Kenaikan Minimal: Kenaikan sekurang-kurangnya 6,5%, meniru besaran kenaikan upah minimum yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto pada tahun sebelumnya, mengingat data makro ekonomi tahun ini hampir serupa dengan tahun lalu.
Aksi pada 24 November ini ditekankan sebagai gerakan nasional yang akan dilakukan serentak di berbagai kota industri, menunjukkan militansi kelas pekerja di seluruh kepulauan.
Di wilayah Jakarta, aksi diperkirakan melibatkan lima belas ribu buruh, dengan sentral aksi di Istana Negara atau DPR RI. Namun, aksi serupa juga akan berlangsung di kota-kota besar industri lainnya, melibatkan ribuan buruh.
- Jawa: Gedung Sate (Bandung, Jawa Barat), Kantor Gubernur Banten (Serang), Kantor Gubernur Jawa Tengah (Semarang), dan Kantor Gubernur Jawa Timur (Surabaya), yang diperkirakan mencapai lebih dari sepuluh ribu peserta.
- Sumatera: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Kota Bengkulu.
- Kalimantan: Kantor Gubernur Banjarmasin dan Kantor Gubernur Samarinda.
- Sulawesi dan Timur Indonesia: Makassar (Sulawesi Selatan), kantor Bupati Morowali (Sulawesi Tengah), Manado, Konawe, Ternate, Ambon, Mimika, Merauke, Kupang (NTT), dan Lombok/Mataram (NTB).
Menurut Iqbal, aksi ini merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja dan berpotensi memaksakan nilai kenaikan upah dengan indeks tertentu yang rendah.
Said Iqbal menegaskan, bahwa aksi ini menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha. Ia menyebutkan bahwa buruh tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja.
Iqbal juga memberikan peringatan keras bahwa, apabila kebijakan yang diumumkan pemerintah tidak sesuai harapan dan tidak memperhatikan keadilan penghasilan pekerja, aksi besar kedua akan dilanjutkan sebagai kelanjutan sikap politik perjuangan buruh.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
