Industri Air Minum Dalam Kemasan Hadapi Beragam Tantangan

NARASITODAY.COM, JAKARTA – Deretan botol bening yang tersusun rapi di rak-rak toko, industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) nasional ternyata sedang berjuang melewati jalan terjal. Mulai dari ketergantungan bahan baku impor yang mahal hingga beban logistik yang berat, industri ini seolah sedang menahan napas di tengah persaingan yang kian ketat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Industri Air Minum bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membedah tumpukan masalah yang menyandera sektor ini. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa “baju” atau kemasan yang digunakan air minum tersebut masih menjadi beban utama.

“Ini bahan baku kemasan AMDK belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri, dan ini banyak yang impor,” kata Putu di hadapan para anggota dewan.

Beban Berat di Balik Kemasan

Putu menjelaskan bahwa ketergantungan pada impor ini diperparah dengan adanya bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk tertentu seperti Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP). Ironisnya, saat industri didorong untuk lebih ramah lingkungan, harga plastik daur ulang (rPET) justru lebih mahal dibandingkan plastik murni (virgin).

Dampaknya sangat nyata pada dompet perusahaan. Komponen kemasan ini memakan porsi besar dalam anggaran pembuatan satu botol air minum.

“Jadi bahan baku kemasan ini mempunyai kontribusi cost produksi yang cukup tinggi di dalam produksi AMDK,” jelas Putu.

Masalah tidak berhenti di pabrik. Saat air siap dikirim ke tangan konsumen, hambatan besar muncul di jalan raya. Biaya logistik per unit masih mencekik karena keterbatasan pilihan moda transportasi.

Sentuhan dramatis terjadi pada kebijakan Over Dimension Overload (ODOL). Di satu sisi pemerintah ingin jalanan tertib, namun di sisi lain, industri masih sulit lepas dari ketergantungan pada truk bermuatan penuh demi efisiensi biaya.

“Terutama biaya logistik per unit cost ini cukup mahal. Ini karena terbatasnya mode transportasi untuk distribusi. Pembatasan juga terjadi pada periode-periode tertentu, terutama hari besar keagamaan, dan ini berdampak pada kelancaran distribusi AMDK,” tambahnya.

Sentimen Hijau dan Realitas Lapangan

Terakhir, industri ini juga menghadapi “perang” persepsi. Publik kian kritis terhadap isu lingkungan, terutama soal penggunaan air tanah dan limbah plastik. Namun, upaya industri untuk beralih ke daur ulang terbentur pada kesiapan infrastruktur nasional.

Putu membeberkan fakta bahwa kemampuan industri plastik daur ulang nasional saat ini baru menyentuh angka 19% dari total kebutuhan dalam negeri. Selain itu, sistem pengumpulan sampah botol plastik sebagai bahan baku daur ulang pun belum tertata rapi.

“Dari sisi lingkungan, persepsi publik bahwa industri AMDK mengambil air tanah berlebihan, dan kemampuan industri plastik daur ulang yang masih terbatas. Tata kelola kumpulan bahan baku daur ulang kemasan belum optimal. Jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi,” pungkas Putu.

Kini, industri AMDK berada di persimpangan jalan: dituntut tetap terjangkau oleh rakyat, namun dipikul beban produksi dan tanggung jawab lingkungan yang kian berat.***