NARASITODAY.COM, MANILA – Panggung politik Filipina kembali dihebohkan oleh saga pemakzulan yang menyangkut sosok nomor dua di negara itu. Masa depan politik Wakil Presiden Sara Duterte kembali berada di ujung tanduk setelah sebuah komite di Kongres pada Rabu (4/3/2026) secara mayoritas menyetujui pengiriman pasal-pasal pemakzulan ke anggota parlemen untuk dilakukan pemungutan suara.
Keputusan ini menjadi babak baru dalam percaturan politik yang sarat tensi. Langkah tersebut membuka jalan bagi kemungkinan persidangan di Senat yang akan menentukan apakah putri mantan presiden Rodrigo Duterte itu akan tetap bertahan di panggung nasional atau justru dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup.
Pola Musim Panas Politik
Sara Duterte, yang pada Februari lalu dengan percaya diri mengumumkan pencalonan diri untuk pemilihan presiden 2028, sebenarnya telah menghadapi proses serupa tahun lalu. Namun, Mahkamah Agung Filipina saat itu membatalkan kasus tersebut karena persoalan prosedur. Kini, gugatan baru datang menerpa, menandai bahwa jalan menuju 2028 tidak akan mulus baginya.
Dalam perkembangan terbaru, keluhan-keluhan baru terhadap Duterte dinyatakan “cukup secara substansi” oleh komite melalui pemungutan suara yang sangat dominan, 54 banding 1. Tuduhan yang dilayangkan mencakup praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat, serta sorotan khusus pada ancaman pembunuhan terhadap mantan sekutunya yang kini menjadi Presiden, Ferdinand Marcos.
Menjelang pemungutan suara, sejumlah anggota parlemen mencoba menekankan bahwa proses ini adalah soal hukum, bukan politik.
“Pemungutan suara hari ini bukanlah vonis bersalah maupun tindakan penghukuman. Ini semata-mata keputusan apakah proses konstitusional harus dilanjutkan,” ujar anggota parlemen Ferdinand Hernandez beberapa menit sebelum pemungutan suara dilakukan, dilansir AFP.
Dari Sekutu Menjadi Musuh
Di balik proses hukum ini, tersembunyi kisah retaknya aliansi politik yang dulunya sangat kuat. Hubungan antara Duterte dan Marcos telah berubah menjadi pertarungan berisiko tinggi. Ketegangan itu muncul hanya beberapa minggu setelah kemenangan mereka dalam pemilihan presiden 2022, ketika Duterte tidak mendapatkan portofolio kabinet yang diinginkannya dan justru ditunjuk sebagai menteri pendidikan posisi yang dianggap kurang strategis.
Puncak ketegangan terjadi dalam sebuah konferensi pers larut malam, di mana Duterte mengeklaim telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh presiden dan anggota keluarganya apabila ia lebih dulu “disingkirkan”. Meski ia kemudian menyatakan ucapannya telah disalahartikan, pernyataan tersebut meninggalkan bekas yang dalam di mata para legislator.
Anggota parlemen Gerville Luistro menyoroti dampak psikologis dari pernyataan tersebut terhadap stabilitas negara.
“Mereka memiliki bobot. Mereka menciptakan ketakutan,” kata Luistro, merujuk pada dugaan ancaman tersebut dan potensi dampaknya terhadap stabilitas institusi negara.
Dinamika Balas Dendam Politik
Para analis memperingatkan bahwa pengumuman pencalonan presiden oleh Duterte akan menjadi faktor penentu bagi para anggota parlemen. Mereka kini harus menimbang dampak politik yang berat, terutama jika sosok yang mereka makzulkan berpotensi kembali mencalonkan diri dan menduduki kursi tertinggi negara.
Sementara itu, dinamika politik di Kongres juga menunjukkan pola saling serang yang mirip “mata untuk mata”. Hanya bulan lalu, komite kehakiman membatalkan dua keluhan pemakzulan terhadap Presiden Marcos. Komite menilai tuduhan korupsi terkait skandal proyek pengendalian banjir fiktif tidak memiliki substansi yang cukup.
Berdasarkan konstitusi Filipina, pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya memerlukan dukungan sepertiga anggota akan memicu persidangan di Senat. Jika dalam persidangan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia akan dilarang menduduki jabatan terpilih seumur hidup, sebuah risiko yang kini mengancam keras masa depan politik Sara Duterte.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
