India Mulai Hadapi Perdebatan Kebijakan Baru terkait Penurunan Angka Kelahiran

0
India
Ilustrasi bendera india. Foto : Istock

NARASITODAY.COM,NEW DELHI – Selama beberapa dekade, jalan-jalan padat di India akrab dengan poster kampanye pembatasan halaman keluarga. Namun kini, di negara dengan populasi terbesar di bumi tersebut, angin perlahan berbalik arah. Di tengah hiruk-pikuk kota yang masih bergulat dengan tingginya angka pengangguran usia muda, sebuah kekhawatiran baru menyelinap yaitu rahim-rahim yang mulai mendingin dan bayang-bayang penuaan populasi di masa depan.

Kondisi ini memicu perdebatan kebijakan baru yang tak terduga. Sejumlah sekutu politik Perdana Menteri Narendra Modi bersama kelompok nasionalis Hindu kini justru gencar mempromosikan gerakan kembali ke keluarga besar guna mengantisipasi penurunan tingkat kesuburan (fertility rate).

Saat ini, India memang masih menjadi rumah bagi sekitar 1,42 miliar jiwa. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memperkirakan grafik penduduk India masih akan menanjak selama empat dekade ke depan hingga menyentuh puncaknya di angka 1,7 miliar jiwa, sebelum akhirnya mulai menyusut.

Namun, data internal pemerintah menangkap sinyal peringatan dini. Angka Fertilitas Total (TFR)rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan telah merosot ke angka 2 pada periode survei 2019/2021.

Baca Juga :  Peritel BBM Milik Negara di India Kembali Naikkan Harga Bensin dan Solar, Ketiga Kalinya Bulan Ini

Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan TFR tahun 1992/1993 yang mencapai 3,4. Meningkatnya akses terhadap alat kontrasepsi serta tingginya tingkat pendidikan perempuan menjadi faktor utama di balik tren ini.

Secara demografi, tingkat penggantian populasi yang ideal agar sebuah negara tetap stabil adalah 2,1. Ketika angka tersebut bertahan di bawah target dalam jangka panjang, sebuah negara bersiap menghadapi risiko penyusutan struktural dan penuaan penduduk.

Guyuran Bonus Uang Tunai di Tingkat Negara Bagian

Menyikapi fenomena ini, beberapa wilayah di India mulai mengambil langkah ekstrem. Negara Bagian Andhra Pradesh, yang dikomandoi oleh koalisi partai regional bersama partai pimpinan PM Modi, menyusun draf insentif keuangan yang menggiurkan.

Pemerintah setempat berencana mengucurkan dana tunai satu kali sebesar 30.000 rupee (setara US$311,57) untuk kelahiran anak ketiga, dan melonjak menjadi 40.000 rupee bagi keluarga yang menyambut anak keempat.

Meskipun tanggal pasti implementasi aturan ini belum diketok, arah kebijakan ini sudah bulat. Ketua Menteri Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, menegaskan bahwa mengaca pada negara lain, kemerosotan angka kelahiran terbukti melumpuhkan ekonomi akibat berkurangnya usia produktif.

Baca Juga :  Sambut Ramadan 1447 H, Sekjen PBB Antonio Guterres Serukan Solidaritas Dan Perdamaian Dunia

“Dulu kami banyak bekerja pada program perencanaan keluarga. Sekarang, dengan kondisi yang berubah, kami menyerukan agar anak-anak dipandang sebagai kekayaan,” ujarnya.

Langkah serupa juga diadopsi oleh Negara Bagian Sikkim di wilayah timur laut India. Demi memicu angka kelahiran, mereka memberikan fasilitas premium berupa cuti melahirkan selama satu tahun penuh bagi ibu, cuti ayah selama satu bulan, hingga sokongan dana bagi pasangan yang menempuh program bayi tabung (IVF).

Tarik-Menarik Isu Demografi dan Beban Pengangguran

Pola perubahan kebijakan di India ini sebenarnya menduplikasi sejarah sejumlah negara Asia lainnya. Catatan PBB menunjukkan negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga Turki sempat mengetatkan pertumbuhan penduduk pada era 1980-an. Namun, sejak tahun 2015, negara-negara tersebut kompak memutar haluan 180 derajat demi mendongkrak kembali angka kelahiran yang terlanjur anjlok.

Baca Juga :  Uji Coba Rudal India di Laut Arab Picu Respon Pakistan, Hubungan Kian Memanas

Di India sendiri, isu ini memiliki sensitivitas politik dan sosial. Kelompok nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) mendesak para keluarga untuk memiliki anak lebih banyak demi menjaga keseimbangan demografi di akar rumput.

India dikenal sebagai negara dengan populasi muda, tetapi TFR perlahan menurun. Ketidakseimbangan demografi akan menciptakan ketegangan,” kata Sekretaris Jenderal RSS, Dattatreya Hosabale.

Kendati demikian, stimulus ramah anak ini memicu perdebatan di sektor riil. Pasalnya, India saat ini masih mengantre pekerjaan rumah besar di sektor ketenagakerjaan.

Berdasarkan data tahun 2025, tingkat pengangguran umum untuk usia 15 tahun ke atas memang berada di angka 3,1%. Namun, jika dibedah khusus pada kelompok usia muda (15–29 tahun), angka pengangguran melesat tajam hingga 9,9% bahkan menyentuh angka 13,6% di area perkotaan dan 8,3% di wilayah pedesaan. Dilema inilah yang kini membayangi India yaitu memacu kelahiran demi masa depan, atau menyelesaikan krisis lapangan kerja bagi pemuda yang ada sekarang.***

Editor : Alysa

Sumber : Berbagai Sumber