NARASITODAY.COM, WELLINGTON – Lorong-lorong kantor pemerintahan di Selandia Baru tampaknya akan menjadi lebih lengang dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah bayang-bayang gejolak ekonomi global dan beban utang negara yang menumpuk, pemerintah setempat mengambil keputusan pahit untuk melakukan perampingan besar-besaran.
Langkah efisiensi radikal ini menandai berakhirnya era pemborosan anggaran demi mengembalikan struktur birokrasi ke khitah sejarahnya.
Pemerintah Selandia Baru mengumumkan rencana strategis untuk memangkas ribuan posisi aparatur sipil negara (ASN). Dalam pidato resminya di hadapan Business North Harbour pada Selasa (19/5/2026) menjelang penyampaian draf anggaran, Menteri Keuangan Nicola Willis menegaskan bahwa target pemerintah adalah menekan jumlah ASN inti hingga berada di batas maksimal 55.000 pekerja pada Juli 2029 mendatang.
Jika dikalkulasi, target ambisius tersebut bakal melenyapkan sekitar 8.700 posisi dibandingkan dengan total keseluruhan ASN pada Desember tahun lalu. Menurut Willis, rasio ini akan mengembalikan porsi pegawai negeri inti menjadi hanya sekitar 1% dari total populasi Selandia Baru, sebuah angka yang ia sebut sebagai standar historis negara tersebut.
Kendati demikian, Willis memberikan jaminan bahwa kebijakan rasionalisasi ini tidak akan menyentuh sektor pelayanan publik garis depan. Posisi-posisi krusial seperti guru, perawat, dokter, aparat kepolisian, serta pegawai di bawah badan pemerintahan tertentu dipastikan aman dari badai pemangkasan ini.
Melalui pengetatan ikat pinggang ini, pemerintahan koalisi berhaluan tengah-kanan yang saat ini memegang kemudi kekuasaan bertekad memulihkan reputasi dan kredibilitas ekonomi Selandia Baru. Langkah ini sengaja diambil menjelang pemilu yang dijadwalkan bergulir pada November mendatang, sekaligus menghindari jebakan obral insentif politik.
“Dengan pemilu yang akan segera tiba, sangat menggoda untuk menawarkan bantuan pengeluaran lagi. Pemerintah kami tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu,” tegas Nicola Willis seperti dikutip dari Reuters.
Penghematan Fantastis di Tengah Kepungan Utang
Arsitektur anggaran baru yang akan dirilis pada 28 Mei mendatang bakal mengunci pemotongan anggaran operasional lembaga sebesar 2% pada tahun fiskal pertama. Skema efisiensi ini akan berlanjut dengan pemangkasan lebih dalam, yakni masing-masing sebesar 5% pada dua tahun fiskal berikutnya.
Willis memproyeksikan manuver ini mampu mengamankan dana penghematan hingga NZ$2,4 miliar (setara Rp24,89 triliun) sepanjang periode perkiraan. Kebijakan ini dianggap mendesak mengingat Selandia Baru tengah dikepung oleh tingginya utang publik serta beban bunga utang tahunan yang menembus angka NZ$9 miliar.
“Selandia Baru tidak mampu lagi mengalami pengeluaran yang gagal,” cetus Willis tanpa basa-basi.
Sebagai bagian dari disiplin anggaran, pekan lalu Pemerintah Selandia Baru mengumumkan batas belanja operasional baru sebesar NZ$2,1 miliar untuk periode 2026-2027. Angka tersebut terpangkas NZ$300 juta lebih rendah dari proyeksi yang sempat dirilis pada Desember tahun lalu.
Meski menekan pengeluaran rutin, pemerintah di sisi lain justru memilih menaikkan alokasi pengeluaran modal menjadi NZ$5,7 miliar untuk menggerakkan roda ekonomi riil.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
