NARASITODAY.COM, HANOI – Etalase yang selama bertahun-tahun dipenuhi produk tiruan kini mulai berubah. Di sejumlah pusat perdagangan Vietnam, barang bermerek palsu tak lagi dipajang secara terbuka setelah pemerintah menggencarkan operasi besar-besaran untuk memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat yang menilai Vietnam belum serius menangani peredaran barang palsu.
Pemerintah Vietnam memperketat penegakan hukum terhadap industri barang tiruan yang telah lama berkembang di negara tersebut. Kebijakan itu diambil setelah Amerika Serikat menilai Vietnam gagal memberikan perlindungan memadai terhadap hak kekayaan intelektual dan menjadikannya sebagai salah satu pusat peredaran produk palsu terbesar di dunia.
Seorang pedagang pakaian di pusat perbelanjaan Saigon Square yang menggunakan nama samaran Thanh Truc mengaku merasakan langsung perubahan kebijakan tersebut.
“Penegakan hukum menjadi lebih ketat,” kata Thanh Truc, seperti dikutip BBC International, Senin (6/7/2026).
Ia mengaku sebelumnya masih bebas menjual kaus replika merek Loewe yang di pasar internasional bernilai sekitar 500 dolar Amerika Serikat, tetapi dipasarkan hanya sekitar 17 dolar AS. Menurutnya, operasi penertiban kali ini jauh lebih serius dibandingkan razia-razia sebelumnya.
Pada awal tahun, aparat kepolisian Vietnam menggerebek dua gudang di pinggiran Kota Ho Chi Minh dan menyita lebih dari 23 ribu pasang sandal palsu yang menggunakan logo Nike, Adidas, Crocs, hingga Gucci. Nilai barang sitaan tersebut diperkirakan mencapai 2 miliar dong Vietnam atau sekitar 76 ribu dolar AS.
Meski demikian, perdagangan barang tiruan belum sepenuhnya berhenti. Tidak jauh dari lokasi penggerebekan, sandal yang menyerupai produk mewah dengan harga asli sekitar 900 dolar AS masih dijual bebas seharga sekitar 30 dolar AS. Di pasar yang sama, tas bermerek Chanel, kaus Prada, hingga jam tangan Rolex palsu juga masih ditemukan.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan, pemerintah Vietnam meluncurkan operasi nasional pada 7 Mei yang menyasar pelanggaran hak kekayaan intelektual, mulai dari peredaran barang palsu, pembajakan digital, hingga penyalahgunaan merek dagang.
Langkah tersebut semakin diperkuat setelah Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada April menetapkan Vietnam sebagai “priority foreign country”, status yang diberikan kepada negara yang dinilai gagal menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penetapan itu menjadi yang pertama dalam 13 tahun terakhir.
Menghadapi ancaman tarif perdagangan dari pemerintahan Presiden Donald Trump, pemerintah Vietnam berkomitmen meningkatkan penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual sedikitnya 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam tiga pekan terakhir Mei saja, aparat dilaporkan telah menangani lebih dari 1.400 kasus pelanggaran.
Namun, sebagian pedagang mengaku telah terbiasa menghadapi operasi semacam itu. Thanh Truc mengatakan para pedagang biasanya memperoleh peringatan sebelum petugas datang melakukan pemeriksaan.
“Setelah razia selesai, bisnis kembali berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian toko kini memang tidak lagi memajang barang bermerek palsu di etalase, tetapi stok masih disimpan di gudang bagian belakang.
Operasi penegakan hukum juga menyasar jaringan yang lebih besar. Pada 10 Juni, kepolisian di Provinsi Thanh Hoa membongkar sindikat pembuat lebih dari 10 ribu perhiasan palsu yang meniru merek Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton, hingga Tiffany & Co. Sindikat tersebut diduga memperoleh keuntungan ilegal sekitar 1,14 juta dolar AS.
Di sisi lain, pelaku industri fesyen lokal menyambut positif langkah pemerintah. Desainer Vietnam, Thi Nguyen, menilai maraknya barang palsu selama ini telah merugikan pelaku usaha yang memproduksi produk asli.
“Saya merasa lebih percaya diri beroperasi di lingkungan bisnis yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih adil. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi mengembalikan keadilan antara produk asli dan palsu,” ujarnya.
Meski demikian, tidak semua masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Huy, seorang pekerja kantoran di Da Nang, mengaku masih memilih membeli barang tiruan karena harganya jauh lebih terjangkau.
“Menangkap penjual tidak menyelesaikan masalah. Kalau barang palsu masih bisa ditemukan dengan mudah, saya akan tetap membelinya,” katanya.
Menurut Huy, produk tiruan masih menjadi pilihan banyak masyarakat karena lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
Pandangan serupa disampaikan Thi Thanh Huong Tran, profesor madya di SKEMA Business School yang meneliti perilaku konsumsi etis. Ia menilai tingginya permintaan terhadap barang palsu berkaitan erat dengan daya beli masyarakat.
“Orang tahu barang itu palsu, tetapi ketika mereka tidak mampu membeli produk asli, itu menjadi pilihan yang paling masuk akal. Selama permintaan tetap ada, produsen dan penjual akan terus menemukan cara untuk bertahan,” ujarnya.
Langkah pemerintah Vietnam memperketat penindakan terhadap barang palsu dinilai menjadi ujian bagi upaya memperbaiki perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus menjaga hubungan dagang dengan Amerika Serikat.
Di sisi lain, tingginya permintaan dari konsumen menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
