NARASITODAY.COM – Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang diluncurkan pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan miskin ekstrem agar bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas kesempatan belajar bagi mereka yang kurang mampu.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Dilansir dari situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini, kurikulum dan berbagai kelengkapan lainnya sedang dalam tahap perumusan.
Program ini akan sepenuhnya gratis bagi para pelajar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Menurut data, hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD, yang menjadi salah satu hambatan utama bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan para siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki peluang lebih besar untuk berubah.
Konsep Sekolah Rakyat
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, untuk membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelaksanaan program tersebut.
“Hari ini kami bertemu dengan Pak Menteri PU untuk membahas koordinasi terkait sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, menindaklanjuti arahan Presiden,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat direncanakan akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Rencananya, Kementerian PU akan membentuk tim untuk merancang desain awal sekolah, yang akan memiliki konsep asrama atau boarding school. Selain itu, sekolah ini akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare.
Tantangan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Sekolah Rakyat
Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menjelaskan bahwa ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pendirian sekolah ini.
Di antaranya adalah perizinan sekolah, penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta perumusan kurikulum yang sesuai. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dan pemantauan kualitas pendidikan untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik.
Untuk mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, Gus Ipul membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Rapat koordinasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, juga terlibat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, serta Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa masing-masing kementerian dan lembaga ini akan bergabung dalam Satgas untuk mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
“Insya Allah, program ini akan didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tuturnya.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berperan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.***
