NARASITODAY.COM – Pemerintah Indonesia menghadapi potensi tekanan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 akibat sejumlah dinamika global. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyoroti tiga risiko utama yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Telisa menyebut kebijakan pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu ketidakstabilan. Menurutnya, manuver Trump seperti kebijakan perang tarif masih menjadi perhatian investor global.
“Karena kan Trump selalu ada manuver-manuver yang terbaru, yang itu akhirnya akan mempengaruhi perdagangan kita di tingkat global, mempengaruhi investasi, mempengaruhi bagaimana risk taking, ataupun risiko-risiko yang berani diambil oleh para investor,” ujar Telisa dalam Special Reports Merdeka CNBC Indonesia, dikutip Rabu (20/8/2025).
Risiko kedua yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap APBN 2026 adalah tren suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Telisa menjelaskan bahwa kebijakan suku bunga tinggi yang masih dipertahankan oleh The Fed di bawah kepemimpinan Jerome Powell dapat meningkatkan beban bunga utang pemerintah Indonesia.
“Kalau misalkan ternyata The Fed akhirnya belum mau menurunkan suku bunga, itu kan berarti beban bunga kepada utang kita juga akan masih tinggi, nah itu juga masih menjadi risiko yang muncul dari komposisi utang kita dan pembayaran bunga utang kita, karena tergantung dari suku bunga juga, jadi memang itu perlu diwaspadai,” katanya.
Selain itu, konflik geopolitik yang terus memanas di berbagai wilayah dunia juga dinilai sebagai ancaman serius terhadap APBN. Telisa menekankan bahwa konflik bersenjata dapat mendorong lonjakan harga minyak mentah, mengganggu rantai pasok global, dan menyebabkan fluktuasi harga komoditas.
“Ini semua termasuk risiko fiskal tentunya yang dihadapi oleh APBN, terutama dari sensitivitas terhadap kurs dan terhadap harga minyak, biasanya dua ya, sensitivitas utama kepada kurs dan kepada harga minyak, dan ketiga kepada suku bunga, karena kalau suku bunga itu relate juga dengan komposisi utang kita,” tegas Telisa.
Pemerintah sendiri telah mengidentifikasi sejumlah risiko fiskal dalam penyusunan asumsi makro RAPBN 2026. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, disebutkan bahwa ketidakpastian ekonomi global, fragmentasi geoekonomi, ketegangan politik antarnegara, serta meningkatnya proteksionisme menjadi faktor utama yang dicermati.
Polarisasi ekonomi global, terutama akibat konflik dagang dan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dinilai dapat menghambat perdagangan internasional dan menurunkan aliran investasi global.
Pemerintah juga mengakui bahwa kebijakan protektif seperti kenaikan tarif impor oleh AS terhadap produk dari Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, serta tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang, berpotensi mengganggu rantai pasok dan mendorong inflasi.
Asumsi makro RAPBN 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US$ 70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.
“Meskipun dampak deviasi antara asumsi makro dan realisasi dinilai relatif kecil, Pemerintah tetap melakukan mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal cushion) yang dapat digunakan untuk meredam dampak fiskal dan mencegah pelebaran defisit APBN secara signifikan,” tulis pemerintah dalam dokumen RAPBN 2026.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
