NARASITODAY.COM, TOKYO – Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok meningkat tajam terkait isu Taiwan, setelah Beijing mengeluarkan peringatan yang mendesak warganya untuk tidak mengunjungi Jepang.
Menanggapi langkah tersebut, Pemerintah Jepang pada hari Sabtu (15/11/2025) mendesak Tiongkok untuk segera mengambil langkah yang tepat, demikian dilaporkan kantor berita Kyodo.
Peringatan perjalanan Tiongkok ini dipicu oleh komentar dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pekan lalu, yang menggarisbawahi potensi risiko militer yang melibatkan Taiwan.
Takaichi secara eksplisit menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang, sebuah skenario yang berpotensi memicu respons militer Jepang.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengonfirmasi respons tegas Tokyo.
“Jepang telah menyampaikan pesan tersebut kepada China dan dengan tegas memintanya untuk mengambil mengambil tindakan yang tepat,” ujar Kihara, menekankan pentingnya respons Beijing.
Ambang Batas Ambiguitas Strategis
Sikap Takaichi ini menjadi sorotan karena melanggar praktik diplomasi Jepang sebelumnya. Para pemimpin Jepang biasanya menghindari penyebutan Taiwan secara eksplisit ketika mendiskusikan skenario serangan, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai ambiguitas strategis, yang juga disukai oleh sekutu utama Tokyo, Amerika Serikat.
Sikap baru Jepang ini muncul di tengah klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, yang diperintah secara demokratis. Tiongkok tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut, yang secara geografis hanya berjarak 110 km (70 mil) dari wilayah Jepang.
Laporan Kyodo menekankan perlunya de-eskalasi dalam situasi yang sensitif ini.
“Jepang dan Cina berbeda pendapat tentang masalah ini dan sangat penting untuk menjaga komunikasi,” lapor Kyodo, menyoroti urgensi dialog antara kedua kekuatan Asia tersebut.
Peringatan perjalanan Tiongkok dan desakan balasan dari Jepang menandai salah satu titik terendah terbaru dalam hubungan bilateral yang sudah sering tegang akibat isu sejarah dan geopolitik regional.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
