Komisi X DPR Usulkan Anggaran Khusus Pendidikan Saat Bencana, Esti Soroti Aceh dan Sumatera

0
X DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati. Foto : gesuri.id

NARASITODAY.COM, JAKARTA – Di sela-sela ruang kelas yang masih berselimut lumpur dan atap-atap sekolah yang rubuh di pelosok Sumatera dan Aceh, sebuah desakan besar muncul dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan agar pemerintah tidak membiarkan hak pendidikan anak-anak bangsa terkubur oleh puing bencana.

Mengingat skala kerusakan yang masif akibat bencana akhir November 2025 lalu, Esti mengusulkan terobosan anggaran yang mengalihkan sebagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang lumat.

Data Kemendikdasmen mencatat angka yang memilukan yaitu sebanyak 4.693 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan beragam. Provinsi Aceh memegang angka tertinggi dengan 2.878 sekolah, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di balik angka tersebut, ada 683.259 siswa yang masa depannya kini bergantung pada belajar di bawah tenda darurat atau menumpang di teras sekolah lain.

Baca Juga :  PT Antam Pongkor Peduli, Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Desa Puraseda

“Kami mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan pasca bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Esti dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Baginya, waktu adalah musuh utama dalam pemulihan ini. “Keprihatinan mendalam adanya ribuan sekolah yang belum bisa pulih seperti sedia kala. Untuk pendidikan anak-anak, perlu dipikirkan percepatan perbaikan sekolah dengan segala sarana dan prasarananya,” lanjutnya.

Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 2,23 triliun. Esti menegaskan bahwa anggaran ini tidak boleh “mencubit” dana operasional pendidikan yang sudah ada. Ia pun menunjuk dana cadangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya masih memiliki sisa ruang fiskal yang lebar.

Baca Juga :  Camat Nanggung Dorong Pembangunan Gedung SMP Baru di Malasari, Usulkan Sekolah Swasta Lebih Efisien

Esti beralasan, target penerima MBG saat ini belum mencapai angka maksimal 80 juta orang, sehingga ada dana mengendap yang bisa dialihkan untuk keadaan darurat.

“Jika dilihat dari progresnya maka dana cadangan MBG sangat bisa digunakan mengingat anggaran disiapkan untuk 80 juta lebih penerima tetapi baru sekitar 55 juta yg dilayani hingga saat ini, termasuk hari-hari libur yang seharusnya tidak perlu dialokasikan,” imbuhnya.

Ia memberikan komparasi sederhana namun tajam mengenai nilai dana tersebut. “Kebutuhan untuk rehab dan rekon sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar Rp 2,5 T, dana itu kira-kira setara dengan anggaran 2 hari MBG. Jadi sangat mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan dana cadangan MBG,” terang Esti.

Baca Juga :  Insiden Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Catat 221 Kasus dari 441 Keracunan Pangan Nasional

Saat ini, meski 96% sekolah terdampak sudah beroperasi kembali, kualitas belajarnya jauh dari kata layak. Esti menekankan bahwa revitalisasi infrastruktur pendidikan adalah bentuk tanggung jawab negara agar tidak ada generasi yang tertinggal akibat bencana alam.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan serius untuk memulihkan pendidikan yang terdampak bencana. Termasuk percepatan revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan,” tegas Esti menutup pernyataannya.

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah apakah mereka akan tetap pada rencana anggaran semula, atau berani melakukan pergeseran demi memastikan atap sekolah kembali tegak di tanah Sumatera dan Aceh.***

Editor : Alysa

Sumber : detik.com