NARASITODAY.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap keadilan bagi Palestina dan dukungan pada solusi dua negara (two-state solution) yang dinyatakan sebagai harga mati.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri serta pegiat diplomasi luar negeri, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa Board of Peace (BOP) saat ini merupakan satu-satunya inisiatif aktif di meja diplomasi internasional yang bertujuan menghentikan peperangan di Gaza.
Oleh karena itu, Indonesia bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memilih terlibat aktif di dalam forum tersebut untuk mengawal proses perdamaian dari dalam.
Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menjaga posisi politik luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel.
“Kalau kita ikuti penjelasan para mantan Menteri Luar Negeri, sudah cukup jelas bahwa Presiden sangat serius dengan posisi dan sikap Indonesia. Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan BOP,” ujar LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
Menurut LaNyalla, meskipun muncul kekhawatiran bahwa BOP akan dipengaruhi oleh Ketua BOP Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden telah menjelaskan bahwa delapan negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, telah dua kali menggelar pertemuan guna menyamakan sikap dan posisi mereka di dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, tujuan keterlibatan Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya mencakup agenda jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, fokus utama adalah menghentikan kekerasan terhadap rakyat Gaza serta membuka akses bantuan kemanusiaan.
“Presiden juga bersikap pragmatis. Jika tujuan dasar tersebut tidak tercapai, Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya memiliki opsi untuk menarik diri dari BOP,” kata LaNyalla.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan tiga poin utama. Pertama, Indonesia dan tujuh negara muslim lainnya harus menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BOP untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
Partisipasi Indonesia di BOP merupakan hasil konsultasi erat dengan sejumlah negara mayoritas Islam, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania.
Kedua, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara yang tidak pernah bergeser.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap langkah diplomasi, termasuk kontribusi dana dan pemikiran, sepenuhnya ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza dan mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Ketiga, diplomasi Indonesia di dalam BOP dilakukan secara pragmatis, dengan tetap membuka opsi keluar apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan kemanusiaan.
Presiden juga menyatakan bahwa meskipun BOP berada di luar mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk saat ini badan tersebut menjadi satu-satunya inisiatif aktif yang berpotensi menghentikan kekerasan di Gaza.
Para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir mengapresiasi keterbukaan Presiden Prabowo dalam membahas berbagai risiko, tantangan, serta potensi hambatan diplomatik yang dapat dihadapi Indonesia ke depan.
Diskusi berlangsung dua arah, dengan Presiden menerima masukan dan kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
Editor : Andreas
