NARASITODAY.COM, LONDON – Di koridor kekuasaan Whitehall, sebuah perubahan kecil namun sarat makna simbolis sedang terjadi. Pemerintah Inggris di bawah kendali Partai Buruh secara resmi mulai menghapus frasa “His Majesty’s Government” (HM Government) dari identitas komunikasinya, dan menggantinya dengan sebutan yang lebih lugas yaitu “UK Government” (Pemerintah Inggris).
Langkah ini menandai pergeseran besar dari era pemerintahan Partai Konservatif (Tory), di mana lambang kerajaan dan referensi langsung kepada Raja Charles III menjadi standar baku dalam setiap dokumen negara hingga situs web resmi. Bagi sebagian pihak, ini adalah modernisasi tapi bagi yang lain, ini adalah serangan terhadap akar tradisi Inggris.
Keputusan strategis ini dikonfirmasi oleh seorang menteri awal pekan ini, dengan alasan untuk menciptakan komunikasi yang lebih inklusif dan mudah dipahami publik. Namun, bagi oposisi sayap kanan, penghapusan referensi “Yang Mulia” dianggap sebagai upaya sistematis untuk menjauhkan rakyat dari tatanan konstitusional monarki.
Politisi Partai Konservatif, Alex Burghart, menyuarakan kegeramannya atas langkah yang dianggapnya dilakukan secara “senyap” ini.
“Sungguh khas bahwa Partai Buruh mencoba menghapus tradisi secara diam-diam,” kata Alex Burghart, seperti dikutip media setempat, Kamis (12/2/2026).
Di sisi lain, juru bicara pemerintah segera menepis tudingan adanya agenda tersembunyi. Mereka menegaskan bahwa fokus utama adalah efektivitas pesan.
“Langkah ini diambil demi kejelasan yang lebih besar dalam komunikasi pemerintah,” tegas sang juru bicara.
Di tengah perdebatan panas di parlemen, kelompok anti-monarki justru merayakan kebijakan baru ini. Graham Smith, pemimpin kelompok Republic, melihat perubahan logo ini sebagai pernyataan politik bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan hamba mahkota.
“Ini adalah langkah yang tepat dan mencerminkan tujuan sebenarnya mereka, melayani rakyat, bukan kaum berkuasa,” ujar Smith kepada The Daily Telegraph.
Langkah pemerintah ini pun terjadi di saat yang sensitif bagi keluarga kerajaan. Sentimen publik terhadap monarki dilaporkan sedang mengalami erosi, sebagian besar dipicu oleh kembali mencuatnya skandal lama Pangeran Andrew dengan Jeffrey Epstein yang terus membayangi Istana Buckingham.
Data menunjukkan bahwa kecintaan publik terhadap mahkota sedang diuji hebat. Jajak pendapat terbaru dari Savanta mencatat dukungan terhadap monarki merosot ke level 45%, turun tajam dari angka 57-59% pada bulan sebelumnya.
Meskipun Raja Charles III telah berupaya keras menjaga jarak dari adiknya yang kehilangan gelar tersebut, publik tampaknya masih terbelah. Menurut survei YouGov untuk Sky News, hampir 40% responden merasa sang Raja seharusnya bisa bertindak lebih tegas terhadap Andrew Mountbatten-Windsor.
Kini, dengan hilangnya label “HM Government” dari kop surat resmi dan situs pemerintah, Inggris seolah sedang menulis babak baru dalam sejarahnya sebuah babak di mana identitas negara perlahan-lahan mulai didefinisikan ulang di luar bayang-bayang monarki.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
