NARASITODAY.COM, JAKARTA – Idulfitri 2026 yang tinggal menghitung hari tak hanya membawa nuansa kegembiraan, tetapi juga kecemasan mendalam. Di saat masyarakat bersiap merayakan kemenangan, para kepala daerah justru diminta tetap berada di garis depan. Seruan ini mengemuka seiring meningkatnya eskalasi perang di Asia Barat yang mulai mencekik urat nadi ekonomi dunia melalui lonjakan harga minyak.
Merespons Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada 14-28 Maret, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, melayangkan peringatan keras. Baginya, instruksi tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah antisipatif atas potensi gejolak sosial di dalam negeri.
Efek Domino dari Timur Tengah
Ancaman nyata kini mulai terasa saat harga minyak dunia menyentuh angka USD100 per barel. Dampak dari konfrontasi antara Iran dengan AS-Israel di negara-negara Teluk telah memicu kekhawatiran akan terjadinya hambatan ekspor-impor yang masif.
“Kalau BBM sudah tinggi, otomatis pasti harga lain pun akan menyesuaikan, akan mengikuti. Itu sebabnya kepala daerah harus mengantisipasi dengan berbagai hal, salah satunya adalah kesiapan mengenai sembilan bahan pokok,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).
Politikus Partai Demokrat tersebut memprediksi kondisi ini akan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran pada APBN maupun APBD. Situasi lebaran tahun ini dianggap sebagai momen yang penuh risiko.
“Ini yang disebut sebagai siaga satu dari berbagai tempat saya sudah mendengar berita itu, faktor penyebabnya adalah eskalasi yang meningkat di daerah Timur Tengah yang berakibat terhadap tadi harga minyak dunia plus ekspor-impor kita yang kemungkinan juga akan terjadi hambatan,” ujarnya.
Menjaga Ketahanan Masyarakat
Keresahan kian bertambah dengan sorotan terhadap kondisi fiskal nasional. Dede Yusuf menyinggung pernyataan Menteri Keuangan mengenai defisit APBN yang hampir mencapai Rp100 triliun, diperparah dengan penurunan jumlah ekspor dan lonjakan impor migas.
Dalam situasi sulit ini, peran kepala daerah dianggap krusial untuk menjaga ketenangan publik melalui komunikasi yang jujur dan efisiensi anggaran.
“Itu sebabnya efisiensi pasti harus tetap dilakukan dan itu tadi untuk menjaga efisiensi ini ada kaitannya dengan keresahan masyarakat. Nah inilah tugas pemerintah siapapun juga untuk bisa menjelaskan kepada publik,” tegas Dede.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa lebaran tahun ini memiliki kompleksitas persoalan yang tinggi, mulai dari aspek keamanan hingga layanan publik.
“Prinsip dasar kenapa seorang kepala daerah harus berada saat lebaran, dia harus melakukan controlling terhadap daerahnya,” ujar Rifqi.
Pembatalan Izin Luar Negeri
Larangan yang tertuang dalam SE Mendagri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 ini bersifat mengikat. Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh izin perjalanan dinas luar negeri (PDLN) maupun izin pribadi bagi kepala daerah pada periode tersebut dibatalkan atau dijadwalkan ulang.
“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” tutur Mendagri dalam edarannya.
Langkah ini diambil demi memastikan pemerintah daerah tidak kehilangan kendali saat masyarakat membutuhkan kepastian di tengah ketidakpastian global yang kian memanas.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
