NARASITODAY.COM, ZAGREB – Ruang diplomasi di istana kepresidenan Kroasia mendadak dingin. Presiden Zoran Milanovic baru saja mengukir sejarah baru yang berani. Pada Senin (18/05/2026), ia secara resmi menolak untuk menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Kroasia. Langkah radikal ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.
Milanovic, yang selama ini dikenal vokal mengkritik perang Israel di Gaza, sebenarnya memilih untuk menahan diri dari berkomentar di ranah publik demi menjaga etika diplomasi. Namun, batas kesabarannya habis ketika Israel dinilai melanggar aturan tidak tertulis yaitu nekat mengumumkan nama sang duta besar sebelum mendapatkan persetujuan resmi (agreement) dari Kroasia.
“Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović,” ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dalam menyikapi usulan tersebut.
Diplomasi “Pintu Belakang”
Merespons ketegangan yang mendidih ini, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia demi menyelesaikan status perwakilan mereka di Zagreb.
Sesuai rencana awal, diplomat bernama Nissan Amdur diplot untuk menggantikan Duta Besar Gary Koren yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Mei mendatang. Akibat penolakan keras ini, media Israel melaporkan bahwa Amdur kemungkinan besar akan tetap dikirim ke Kroasia, namun hanya berstatus sebagai kuasa usaha (chargé d’affaires).
Penunjukan dengan status diplomatik yang lebih rendah ini dinilai menjadi “jalan pintu belakang” bagi Tel Aviv. Mengapa? Karena status tersebut sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari meja presiden.
Tuduhan Antisemit dan Retakan Politik Dalam Negeri
Keputusan berani Milanovic langsung memantik reaksi keras dari lingkaran dalam diplomasi. Sebuah sumber yang mengetahui detail masalah tersebut menuduh Milanovic sebagai “tokoh politik bermasalah yang dalam masa lalu yang belum lama ini, secara jelas melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit”.
Friksi ini sebenarnya bukanlah riak pertama, melainkan puncak dari gunung es hubungannya yang memanas dengan Israel. Pada Februari lalu, Milanovic melarang angkatan bersenjata Kroasia bekerja sama dengan militer Israel karena dianggap telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Tak berhenti di situ, pada Maret lalu, ia juga sempat mengecam konfrontasi AS-Israel terhadap Iran. Ia menilai ambisi penggulingan kekuasaan di Teheran hanya akan memicu kehancuran ekonomi global.
Di dalam negeri sendiri, langkah Milanovic bak menyiram bensin ke dalam sekam politik Kroasia. Sang presiden yang berasal dari sayap kiri memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan kabinet pemerintahan konservatif Kroasia yang justru condong mendukung Israel.
Meski Milanovic memiliki kekuasaan eksekutif yang terbatas di bawah konstitusi negara, urusan konfirmasi terhadap pengangkatan diplomat asing memang mutlak berada di bawah kendali wilayah kerjanya selaku kepala negara yang telah dijabatnya sejak tahun 2020.
Menanggapi polemik domestik dan internasional tersebut, Milanovic bergeming. Terkait wewenang absolutnya, ia menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa:
“pemberian atau penahanan persetujuan untuk duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat dari presiden”.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
