NARASITODAY.COM,ANKARA – Ruang sidang di Ankara seketika berubah menjadi episentrum gempa politik yang mengguncang stabilitas Turki. Lewat putusan mengejutkan pada Kamis lalu, pengadilan banding resmi membatalkan hasil kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023. Putusan ini sekaligus mendepak Ozgur Ozel dari kursi ketua umum dan mengembalikan posisi tersebut kepada mantan pemimpin partai, Kemal Kilicdaroglu.
Pengadilan berdalih adanya dugaan penyimpangan dalam kongres tersebut, meski tanpa membeberkan rinciannya secara transparan. Langkah ini langsung memantik alarm bahaya bagi masa depan demokrasi di negara yang telah dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan selama 23 tahun tersebut.
Menanggapi putusan yang disebutnya sebagai “kudeta yudisial”, Ozgur Ozel dengan berang menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap mempertahankan mandatnya.
“Saya akan berada di markas partai siang dan malam untuk melawan keputusan ini,” tegas Ozel, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/5/2026).
Pakar politik dari Universitas Sabanci, Berk Esen, menilai intervensi hukum terhadap internal partai ini merupakan lonceng kematian bagi iklim demokrasi domestik.
“Jika putusan ini diterapkan, maka pengadilan bisa menentukan kepemimpinan partai politik. Tidak ada contoh serupa dalam sistem pemilu Turki sejak 1946,” puji Esen, menekankan betapa berbahayanya preseden ini.
Pasar Keuangan Berdarah, Lira Cetak Rekor Terburuk
Efek domino dari meja hijau langsung menghantam lantai bursa dan sektor finansial. Kepanikan investor membuat bursa saham Turki rontok, sementara mata uang lira terjerembab ke posisi terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.
Guna menahan kejatuhan lira agar tidak semakin bebas, Bank Sentral Turki terpaksa membakar cadangan devisa hingga miliaran dolar AS dalam operasi intervensi pasar. Lembaga keuangan global, JPMorgan Chase, bahkan memproyeksikan bank sentral harus segera mendongkrak suku bunga demi menjinakkan gejolak moneter ini.
Analis pasar negara berkembang dari Ninety One, Roger Mark, menyoroti bahwa ancaman terbesar saat ini datang dari dalam negeri itu sendiri, di mana kepanikan bisa memicu hilangnya kepercayaan pada mata uang nasional.
“Risiko utamanya adalah dolarisasi domestik,” papar Mark, merujuk pada potensi warga lokal yang berbondong-bondong membuang lira demi mengamankan mata uang asing. Namun, ia menambahkan bahwa eksodus modal kali ini belum sebrutal tahun lalu karena intervensi agresif bank sentral dan menyusutnya posisi investor asing.
Di tengah badai ekonomi yang diperparah oleh angka inflasi yang masih bertengger di atas 32% pada bulan lalu, pemerintah mencoba bersikap tenang. Wakil Presiden Turki, Cevdet Yilmaz, menepis kepanikan pasar tersebut sebagai “perkembangan pasar harian” dan menegaskan bahwa fokus Ankara tetap pada program penurunan inflasi.
Target Sistematis Menjelang Pemilu 2028
Bagi kubu oposisi, putusan pengadilan ini bukanlah riak kecil, melainkan bagian dari skenario besar untuk melumpuhkan mereka. Sejak tahun 2024, ratusan kader CHP telah dijebloskan ke penjara atas berbagai tuduhan. Puncaknya adalah penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu rival terkuat Erdogan yang digadang-gadang menjadi calon presiden potensial dari CHP.
Meski pemilu nasional baru akan digelar pada 2028, tensi politik terus memanas. Rumor mengenai percepatan pemilu (pemilu dipercepat) mulai berembus kencang, mengingat Erdogan terbentur batas masa jabatan konstitusi jika ingin kembali bertarung tanpa adanya amandemen atau percepatan pemilu.
Di sisi lain, Pemerintah Turki membantah keras tudingan bahwa mereka mendikte hukum demi memberangus lawan politik, dan mengklaim bahwa peradilan Turki sepenuhnya independen.
Saat ini, CHP tengah berpacu dengan waktu menggalang perlawanan hukum dengan mengajukan banding ke Badan Pemilu Tertinggi (YSK) dan Mahkamah Agung Turki. Kendati demikian, jalan terjal menghadang setelah YSK menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak memiliki wewenang mengevaluasi keputusan pengadilan terkait internal partai.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
