NARASITODAY.COM, JAKARTA – Harapan besar masyarakat terhadap perbaikan gizi anak-anak bangsa, kabar kurang sedap berembus dari ruang perencanaan fiskal negara. Pemerintah dilaporkan tengah bersiap memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar sekitar 15 persen, atau setara dengan pemotongan Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun dari pagu anggaran tahun ini.
Laporan yang pertama kali dirilis oleh Reuters tersebut mengindikasikan bahwa pengurangan anggaran ini berpotensi berdampak langsung pada pemotongan jumlah anak-anak penerima manfaat serta pengurangan fasilitas dapur penyedia makanan di lapangan. Sebuah realita pahit bagi program yang awalnya digadang-gadang menjadi tonggak pengentasan stunting di Indonesia.
Koreksi Atas Target yang Terlalu Tinggi
Menanggapi isu tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan ini sebagai cerminan perlunya penyesuaian terhadap kapasitas implementasi di lapangan, dan bukan sekadar langkah efisiensi biasa.
Dari sisi kesehatan fiskal, pemangkasan ini memang dapat dipahami demi memberi napas lega bagi APBN di tengah ketatnya kebutuhan belanja negara dan ketidakpastian ekonomi global yang kian dinamis. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi bukti bahwa target awal pemerintah terlalu muluk.
“Ketika serapan anggaran tahun sebelumnya masih jauh dari pagu yang tersedia, sulit membenarkan lonjakan anggaran yang sangat besar dalam waktu singkat. Karena itu, penyesuaian ini lebih tepat dipandang sebagai koreksi terhadap asumsi awal program daripada keberhasilan efisiensi anggaran,” ujar Yusuf, Kamis (25/6/2026).
Yusuf melihat langkah pemerintah saat ini cenderung reaktif terhadap tekanan fiskal, alih-alih didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap desain program MBG itu sendiri. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada pemotongan angka belanja, sementara pembenahan mendasar seperti validasi data penerima, penguatan tata kelola, transparansi pengadaan, hingga pengawasan rantai pasok pangan justru luput dari perhatian utama.
“Persoalan terbesar MBG bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” kritik Yusuf.
Menjaga Asa di Wilayah Terluar
Sentuhan kemanusiaan dari program ini tidak boleh hilang hanya karena angka-angka di atas kertas dipotong. Yusuf mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan kualitas belanja pangan anak-anak. Ia menyarankan agar sisa anggaran yang ada benar-benar dialokasikan secara prioritas kepada mereka yang berada di garis kemiskinan terdalam.
Prioritas utama harus diarahkan pada kelompok masyarakat rentan serta anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini memang paling membutuhkan asupan gizi ekstra. Selain itu, ekosistem lokal seperti petani, koperasi, dan pemasok pangan daerah harus tetap dilibatkan agar roda ekonomi di tingkat bawah tidak ikut lesu.
“Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga efisiensi fiskal tanpa mengorbankan tujuan utama program, baik dari sisi perbaikan gizi maupun penguatan ekonomi lokal,” pungkas Yusuf.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
