NARASITODAY.COM, JOHANNESBURG – Gelombang unjuk rasa anti-imigran berskala besar yang diwarnai aksi kekerasan, penjarahan, dan bentrokan hebat melanda sejumlah kota di Afrika Selatan pada Selasa (30/06/2026).
Ribuan warga lokal turun ke jalan dengan membawa senjata kayu, bertepatan dengan habisnya tenggat waktu (deadline) informal yang mereka tetapkan sendiri agar para imigran gelap segera meninggalkan negara tersebut.
Melansir laporan Reuters pada Rabu (01/07/2026), eskalasi konflik yang terus memanas selama beberapa bulan terakhir ini telah merenggut sedikitnya empat korban jiwa. Situasi yang kian mencekam memaksa ribuan warga negara asing (WNA) melarikan diri, memicu kehancuran properti, serta penutupan toko secara masif di berbagai wilayah.
Kota-Kota yang Membara dan Jeritan Xenofobia
Suasana mencekam sangat terasa di wilayah Thembisa, Johannesburg, di mana para perusuh nekat melempari barisan polisi dengan batu. Sementara di Benoni, aparat keamanan terpaksa mengerahkan kendaraan taktis setelah diancam oleh kepungan sekitar 500 demonstran yang beringas.
Di sudut lain seperti Soweto dan Pietermaritzburg, aksi penjarahan menyasar gubuk-gubuk milik warga asing, memaksa polisi melepaskan tembakan peluru karet demi membubarkan massa yang beralih anarkis.
Penolakan keras dari warga lokal ini berakar dari tingginya angka pengangguran domestik. Para demonstran menuding keberadaan warga asing menjadi penyebab menyempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka.
Gerakan anti-migran yang menamakan diri “March and March” bahkan menebar ancaman akan terus menggelar aksi serupa setiap pekan sampai tuntutan mereka diakomodasi oleh pemerintah.
“Untuk enam bulan ke depan, kami meminta sumber daya nasional kami digunakan untuk mengeluarkan imigran ilegal dari negara ini. Dari bangunan ke bangunan — mereka harus pergi,” tegas Jacinta Ngobese, pemimpin kelompok March and March di kota pelabuhan Durban.
Sentimen bernada xenofobia ini kian meruncing lantaran diduga sengaja ditunggangi oleh sejumlah politisi lokal demi meraup dukungan suara menjelang pemilihan umum daerah pada November mendatang. Di sisi lain, pihak penyelenggara demonstrasi justru berdalih dan enggan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan massa di lapangan.
“Sayangnya, kami tidak bisa berada di setiap komunitas untuk memberi tahu mereka … bagaimana cara berperilaku,” ungkap Ngobese dalam sebuah wawancara.
Rapuhnya Fondasi Ekonomi di Tanah Pasca-Apartheid
Krisis kemanusiaan ini langsung menuai kecaman keras dari dunia internasional. Insiden ini dinilai menodai reputasi Afrika Selatan yang selama ini dikenal sebagai negara pejuang hak asasi manusia pasca-era Nelson Mandela.
Berdasarkan data lembaga statistik resmi, StatsSA, jumlah imigran di Afrika Selatan sebenarnya hanya berada di kisaran 3 juta jiwa atau sekitar 4% dari keseluruhan total populasi.
Namun, tiga dekade setelah runtuhnya sistem apartheid, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di benua Afrika ini nyatanya masih terjebak dalam jurang ketimpangan sosial yang sangat dalam, di mana sepertiga penduduknya kini berstatus sebagai pengangguran. Faktor ekonomi yang rapuh inilah yang dengan mudah menyulut sumbu kemarahan sosial.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum menegaskan telah membuka 103 kasus pidana terkait kelompok kekerasan anti-asing sejak Maret lalu. Ribuan personel polisi dan militer kini disiagakan penuh di berbagai titik rawan guna mencegah kerusuhan susulan.
Menyikapi kondisi negaranya yang kian tak terkendali, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengutuk keras aksi anarkis tersebut, walaupun di sisi lain dirinya tetap mencoba memahami keresahan yang melanda warganya sendiri.
“Kekhawatiran mendalam warga Afrika Selatan … tentang imigrasi ilegal … adalah nyata dan layak untuk didengar. Namun hak untuk protes … tidak mengizinkan orang untuk mengancam atau mengintimidasi orang lain, atau terlibat dalam tindakan vandalisme atau kekerasan,” tegas Presiden Ramaphosa dalam rilis resminya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
