NARASITODAY.COM,LONDON – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth and Development Office/FCDO) menggelar aksi mogok kerja pada Rabu (22/7/2026) waktu setempat. Aksi tersebut dipicu rencana pemerintah Inggris melakukan efisiensi melalui restrukturisasi organisasi yang mencakup pemangkasan sekitar 2.000 posisi pegawai.
Aksi mogok diikuti anggota Public and Commercial Services Union (PCS), serikat pekerja terbesar yang mewakili aparatur sipil dan pegawai sektor publik di Inggris. Serikat menilai kebijakan restrukturisasi tersebut mengancam keberlangsungan pekerjaan para pegawai serta berpotensi melemahkan kapasitas FCDO dalam menjalankan tugas diplomatik.
Mengutip IER, Jumat (24/7/2026), aksi tersebut merupakan mogok kerja pertama pegawai FCDO sejak 2011. Perselisihan bermula setelah pihak kementerian tidak memberikan jaminan bahwa program restrukturisasi FCDO2030 tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) wajib.
Sebagai bentuk eskalasi aksi, PCS mengumumkan akan kembali menggelar mogok kerja pada 12 Agustus dan 26 Agustus 2026. Selain itu, serikat juga akan melaksanakan action short of strike (ASOS) atau aksi protes tanpa penghentian kerja secara penuh mulai 31 Juli, di luar jadwal mogok.
Di tengah meningkatnya berbagai tantangan internasional, serikat pekerja menilai rencana pengurangan pegawai justru berisiko melemahkan kemampuan Inggris dalam menjalankan diplomasi dan memberikan layanan kepada warga negaranya di luar negeri. Karena itu, PCS telah menyurati Menteri Luar Negeri Inggris untuk meminta campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.
Menurut PCS, rencana pemangkasan sekitar 15 hingga 25 persen tenaga kerja berpotensi menghilangkan banyak pegawai berpengalaman pada saat dunia masih menghadapi berbagai krisis, termasuk konflik di Timur Tengah.
Serikat juga menilai pemerintah masih memiliki kesempatan memperbaiki hubungan dengan pegawai melalui dialog yang lebih terbuka agar PHK dapat dihindari sekaligus menjaga kualitas layanan diplomatik, pembangunan internasional, dan pelayanan konsuler.
“Aksi mogok selalu menjadi pilihan terakhir, tetapi manajemen FCDO tidak memberikan pilihan lain kepada anggota kami,” kata Sekretaris Jenderal PCS, Fran Heathcote.
“Sangat tidak dapat diterima ketika sebuah departemen pemerintah terus memaksakan restrukturisasi besar-besaran sambil menolak memberikan jaminan dasar bahwa para pekerja tidak akan dipaksa kehilangan pekerjaan mereka,” ujarnya.
Heathcote mengatakan pemerintah dapat mengakhiri perselisihan tersebut dengan membatalkan skema PHK wajib dan membuka dialog yang lebih bermakna bersama serikat pekerja.
Ia juga mengkritik manajemen FCDO karena dinilai tidak menjalankan prinsip-prinsip restrukturisasi aparatur sipil yang telah disepakati sebelumnya, terutama terkait transparansi dan penyediaan informasi yang dibutuhkan serikat untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut.
Perselisihan antara pegawai dan pemerintah Inggris kini menjadi perhatian karena berlangsung di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks. Di saat FCDO dituntut memperkuat peran diplomasi dan perlindungan warga negara di luar negeri, serikat pekerja mengingatkan bahwa pengurangan pegawai secara besar-besaran dapat berdampak pada efektivitas kinerja kementerian dalam menghadapi berbagai tantangan global.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
