NARASITODAY.COM,KUALA LUMPUR – Gelombang ujaran kebencian dan misinformasi terhadap komunitas Rohingya di Malaysia telah berdampak pada akses pendidikan ribuan anak pengungsi. Sedikitnya sembilan sekolah Rohingya di berbagai wilayah negara itu terpaksa menghentikan kegiatan belajar karena meningkatnya ancaman, intimidasi, dan kekhawatiran terhadap keselamatan siswa.
Mengutip Reuters, Senin (27/7/2026), salah satu anak yang terdampak adalah Nur (12), pengungsi Muslim Rohingya yang berhenti bersekolah sejak Juni setelah mendapat ancaman dari dua pria saat berjalan menuju kelas.
Kasus Nur menjadi gambaran meningkatnya tekanan yang dihadapi anak-anak Rohingya di Malaysia. Kelompok hak asasi manusia dan para pendidik menyebut banyak anak mengalami pelecehan hingga ketakutan untuk meninggalkan rumah, sementara sekolah-sekolah pengungsi mulai mengambil langkah penutupan demi alasan keamanan.
“Anak-anak sangat ketakutan hingga mereka takut keluar rumah,” kata aktivis komunitas Rohingya, Sharifah Shakirah, yang dibesarkan di Malaysia.
Menurut Sharifah, dampak intimidasi tersebut tidak berhenti dalam waktu singkat. Ketakutan yang muncul akibat ancaman telah memengaruhi kehidupan sehari-hari anak-anak, termasuk kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan.
Pemeriksaan Reuters menemukan sedikitnya sembilan sekolah Rohingya di seluruh Malaysia telah berhenti beroperasi setelah kampanye ujaran kebencian dan misinformasi di media sosial memicu pengawasan lebih ketat terhadap komunitas Rohingya.
Malaysia sendiri hingga kini belum mengakui Rohingya sebagai pengungsi secara resmi. Pemerintah mengategorikan mereka sebagai imigran ilegal, meskipun sekitar 120.000 warga Rohingya tercatat sebagai pengungsi di Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR).
Sentimen Negatif terhadap Rohingya Meningkat
Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal memiliki simpati terhadap Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Namun, pandangan sebagian masyarakat berubah sejak pandemi Covid-19.
Saat itu muncul berbagai tuduhan di ruang publik bahwa pengungsi Rohingya menjadi penyebab penyebaran virus, tidak menghormati norma budaya setempat, hingga dianggap mengambil kesempatan kerja warga lokal.
Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman Awang Sauni mengatakan kepada parlemen bahwa sebagian masyarakat mulai merasa terbebani dengan keberadaan komunitas pengungsi.
Gelombang kebencian terbaru kembali muncul pada Mei setelah beredarnya isu di sejumlah platform media sosial milik Meta dan TikTok yang mengaitkan komunitas Rohingya dengan persoalan kebersihan dalam ritual penyembelihan hewan kurban.
Sebuah petisi daring yang mendesak pemerintah untuk “mengusir” pengungsi Rohingya bahkan sempat mengumpulkan hampir 500.000 tanda tangan sebelum akhirnya dihapus pada Juni setelah kelompok hak asasi manusia menyampaikan keberatan.
Sharifah menilai kondisi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan masa pandemi.
“Apa yang kami lihat sekarang seratus kali lebih buruk dibanding saat pandemi Covid,” katanya.
Reuters juga menemukan sejumlah unggahan media sosial yang secara terbuka mendorong tindakan kekerasan terhadap pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak. Beberapa unggahan bahkan mengajak pengguna merekam permukiman Rohingya dan melaporkan lokasi mereka kepada aparat.
Pemerintah Soroti Keamanan dan Kemanusiaan
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap komunitas Rohingya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan pemerintah tidak dapat langsung mendeportasi para pengungsi.
Ia menyebut pemerintah akan mengambil pendekatan yang mempertimbangkan dua aspek utama.
Pemerintah akan merespons persoalan tersebut dengan “menyeimbangkan keamanan nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan”.
Namun, pemerintah belum menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani meningkatnya sentimen negatif terhadap Rohingya.
Kelompok advokasi kebebasan berekspresi Article 19 menilai kampanye daring tersebut telah memicu berbagai tindakan yang berdampak langsung pada komunitas Rohingya, termasuk penyelidikan, penggerebekan, dan penutupan sekolah.
“Langkah-langkah hukuman dari pemerintah justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada mengurangi ketegangan dan pelecehan.”
UNHCR juga menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, serta narasi yang merendahkan kelompok Rohingya dan pengungsi lainnya.
“Kami terus memantau situasi secara saksama dan mendukung langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko bagi para pengungsi maupun komunitas tuan rumah.”
Namun, UNHCR tidak memberikan pernyataan khusus terkait penutupan sekolah-sekolah Rohingya.
Penutupan Sekolah Ancam Masa Depan Anak Rohingya
Bagi anak-anak Rohingya, penutupan sekolah berarti hilangnya salah satu ruang penting untuk mendapatkan pendidikan. Mereka tidak dapat mengakses sekolah nasional Malaysia dan bergantung pada sekolah informal yang dikelola organisasi nonpemerintah maupun komunitas sendiri.
Selain itu, para pengungsi juga tidak diperbolehkan bekerja secara legal di Malaysia, sehingga sekolah komunitas menjadi salah satu bentuk dukungan utama bagi keluarga Rohingya.
Setelah Nur mengalami intimidasi, guru sekaligus pengelola sekolahnya memutuskan menghentikan kegiatan belajar tanpa batas waktu demi menjaga keselamatan siswa. Dua sekolah pengungsi lain di sekitar lokasi juga ikut ditutup.
Guru tersebut mengatakan anak-anak Rohingya bahkan mengalami ancaman ketika bermain di ruang publik.
Sekolah yang ia dirikan pada 2022 bertujuan memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak Rohingya agar mereka memiliki bekal apabila suatu hari ditempatkan kembali di negara lain atau dapat pulang dengan aman ke Myanmar.
Guru yang juga merupakan pengungsi Rohingya itu membantah tuduhan bahwa sekolah tersebut bertujuan membuat para pengungsi menetap permanen di Malaysia atau mengambil pekerjaan warga lokal.
“Banyak yang menuduh kami melanggar hukum Malaysia. Bagi saya, mendirikan sekolah ini adalah salah satu cara mengajarkan orang lain untuk memahami dan mematuhi hukum,” tuturnya.
Di negara bagian Kedah, pihak berwenang juga menutup sebuah sekolah Rohingya setelah video mengenai bangunan sekolah tersebut beredar di media sosial. Seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan sekolah itu ditutup karena tidak memiliki izin resmi.
Sementara itu, sekolah Rohingya yang masih beroperasi mulai memperketat langkah keamanan. Sejumlah sekolah melarang murid mengenakan seragam, membatalkan kegiatan luar ruangan, dan mengurangi aktivitas yang dapat menarik perhatian publik.
Sharifah memperingatkan bahwa penutupan sekolah dalam jangka panjang dapat memicu persoalan sosial yang lebih besar, termasuk meningkatnya risiko pernikahan anak di kalangan perempuan Rohingya serta bertambahnya jumlah anak yang hidup tanpa akses pendidikan.
Bagi komunitas Rohingya di Malaysia, persoalan pendidikan kini tidak hanya berkaitan dengan ruang belajar, tetapi juga menyangkut rasa aman dan masa depan generasi muda yang tumbuh dalam kondisi penuh ketidakpastian.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
