NARASITODAY.COM, TRIPOLI – Gelombang protes warga meluas di ibu kota Libya, Tripoli, setelah pemadaman listrik berkepanjangan dan tingginya tarif energi memicu kemarahan publik. Aksi pembangkangan sipil tersebut membuat sejumlah jalan utama, kantor pemerintahan, hingga fasilitas publik ditutup oleh massa.
Gerakan ini dipelopori oleh kelompok Souq Al-Jumaa yang menyatakan aksi mereka bukan sekadar bentuk kekecewaan terhadap gangguan layanan listrik, tetapi juga tekanan terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi berbagai persoalan negara.
Dalam pernyataannya pada Minggu, kelompok tersebut menyebut tujuan aksi adalah “melumpuhkan pemerintah sepenuhnya”. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas dugaan korupsi serta mendesak pembubaran sejumlah lembaga politik Libya, termasuk pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Negara, dan Dewan Kepresidenan.
Mengutip Al Jazeera, Senin (27/7/2026), demonstrasi berlangsung di sejumlah titik penting Tripoli. Massa memblokade jalan pesisir di kawasan Janzour, sebelah barat ibu kota, serta berkumpul di depan Pembangkit Listrik Tripoli Barat untuk memprotes pemadaman yang dalam beberapa waktu terakhir berlangsung hingga berjam-jam setiap hari.
Aksi massa juga menyasar sejumlah fasilitas negara. Video yang telah diverifikasi menunjukkan demonstran membakar ban, menutup jalan utama, serta menumpahkan muatan truk berisi tanah di depan gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menghalangi akses menuju kantor tersebut.
Di distrik Souq Al-Jumaa, para pengunjuk rasa juga mendatangi kantor operator telekomunikasi milik negara, Libyana. Massa yang mayoritas berasal dari kalangan muda membawa spanduk berisi kritik terhadap Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.
Aksi kemudian meluas ke wilayah Tajoura, di sebelah timur Tripoli. Rekaman video memperlihatkan para demonstran memasang pengumuman bahwa kantor pemerintah kota tersebut ditutup.
Kelompok penggerak aksi di Tajoura juga menyerukan boikot total terhadap seluruh lembaga negara mulai Senin. Mereka menolak legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan alasan langkah tersebut merupakan bentuk protes atas buruknya pelayanan publik.
Hingga kini, Pemerintah Persatuan Nasional belum memberikan tanggapan resmi mengenai gelombang aksi tersebut.
Pemadaman Listrik Jadi Pemicu Kemarahan
Krisis listrik menjadi pemicu utama meningkatnya kemarahan warga Tripoli. Pemadaman di ibu kota Libya dan sejumlah wilayah lain dilaporkan berlangsung hingga 10 jam per hari, sehingga Perusahaan Listrik Umum Libya kembali menerapkan sistem pemadaman bergilir.
Situasi tersebut menjadi pukulan bagi masyarakat setelah kondisi jaringan listrik sebelumnya sempat relatif stabil selama sekitar dua tahun.
Bagi warga Libya, gangguan listrik bukan lagi sekadar persoalan fasilitas dasar, tetapi telah mengganggu aktivitas ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Kondisi itu memperbesar ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Selain krisis energi, masyarakat juga dibebani oleh inflasi tinggi, melemahnya nilai mata uang, kelangkaan bahan bakar, keterbatasan likuiditas, serta kebuntuan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Gelombang protes terbaru menunjukkan akumulasi kekecewaan warga terhadap kondisi negara yang belum mengalami perbaikan signifikan. Dengan menjadikan layanan publik sebagai titik awal perlawanan, demonstran kini memperluas tuntutan mereka menjadi kritik terhadap tata kelola pemerintahan Libya secara keseluruhan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
