NARASITODAY.COM – Deru mesin motor baru terdengar di halaman Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor. Sebanyak 55 unit sepeda motor hasil dari efisiensi anggaran Pemkab kini terparkir rapi, siap digunakan.
Namun di balik kilap kendaraan itu, suara-suara kritis mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Yusfitriadi, pengamat politik dan kebijakan publik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus).
Bagi Yusfitriadi, kebijakan pengadaan motor tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan dasar kajian yang melatarbelakangi keputusan itu, terutama karena masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Masalah-masalah tersebut tentu solusinya harus berdasarkan kajian, kajiannya yaitu komprehensif kerja aparatur pemerintah maupun solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan,” ujar Yusfitriadi kepada timetoday.id, Jumat (25/4/2025).
Ia menyebut bahwa hasil efisiensi anggaran seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Baginya, sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi lokal jauh lebih membutuhkan sentuhan anggaran.
“Masyarakat masih kesulitan mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, dan menikmati pelayanan kesehatan yang layak,” tambahnya.
Dari kacamata pendiri LS Vinus itu, kebutuhan transportasi memang penting, tapi kondisi di lapangan berbicara lain. Di banyak titik di Kabupaten Bogor, kemacetan menjadi rutinitas harian, jalan-jalan berlubang mengancam keselamatan, terminal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hingga angkutan umum yang semrawut.
“Saya pikir itu penting ditanyakan kepada Pak Bupati, apakah solusi itu untuk atasi permasalahan yang ada di jalan. Kemudian permasalahan transportasi perhubungan itu bisa dengan beli motor untuk Dishub,” ungkapnya.
Baginya, pembelian kendaraan baru belum tentu menjawab akar masalah. “Seperti apa kajiannya, emang apa permasalahan yang mendasar akarnya sehingga bisa membeli motor?” ujarnya heran.
Kritik Kang Yus begitu ia akrab disapa tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti bahwa sebelum menambah fasilitas, semestinya pembenahan kinerja dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.
“Ketika bicara soal efisiensi anggaran, maka arah penggunaannya harus jelas, yakni untuk kepentingan rakyat. Motor bukanlah hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025/2029 yang baru saja digelar sehari sebelumnya. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Bogor telah menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas pembangunan untuk lima tahun mendatang Dinas PUPR untuk pembenahan infrastruktur jalan, Dinas Pendidikan yang masih menghadapi banyak persoalan, serta pelayanan publik secara umum yang kualitasnya masih belum merata.
“Tiga sektor ini seharusnya menjadi fokus utama. Jadi kalau ada anggaran hasil efisiensi, lebih baik diarahkan ke sana dulu,” pungkasnya.
Di tengah semangat efisiensi dan pembaruan, kritik seperti ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tak selalu dinilai dari jumlah kendaraan baru, tetapi dari sejauh mana ia menjawab kebutuhan paling mendasar rakyatnya.***
