NARASITODAY.COM – Komite Reformasi Digital Pemerintah memastikan bahwa uji coba program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan dimulai pada September 2025. Banyuwangi, Jawa Timur, ditetapkan sebagai lokasi pertama pelaksanaan proyek percontohan tersebut.
Program digitalisasi bansos merupakan bagian dari inisiatif GovTech yang dijalankan berdasarkan mandat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin rapat perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah, menyatakan bahwa digitalisasi bansos akan membawa dampak besar terhadap akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujar Luhut, dikutip dari rilis Kementerian Sosial, Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan bahwa integrasi data antara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan yang lebih akurat. Menurutnya, penerapan sistem digital dapat menghemat anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” tambahnya.
Luhut juga menyebut bahwa penyaluran bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 hingga 0,4 persen.
Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba penerapan teknologi digital dalam program bansos. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses backend akan berjalan secara otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia-Himbara, ATR/BPN, dan Samsat.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
