NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah dipastikan akan merombak total sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa seluruh bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai melalui skema direct cash transfer (transfer tunai langsung), sehingga tidak ada lagi pembagian bansos berbentuk barang.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa malam (9/6/2026), Luhut mengungkapkan bahwa melalui sistem baru ini, setiap penerima manfaat berpotensi mendapatkan dana hingga Rp5,4 juta per orang.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menyaring dan mengelompokkan para penerima.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Langkah berani ini seolah menjadi jawaban atas sengkarut penyaluran bansos barang yang selama ini kerap diwarnai masalah, mulai dari kualitas komoditas yang buruk, pungutan liar, hingga salah sasaran.
Kini, kantong-kantong beras dan paket sembako yang biasanya menumpuk di balai desa akan digantikan oleh notifikasi transfer langsung ke rekening atau dompet digital warga yang membutuhkan.
Model penyaluran berbasis digital dan kecerdasan buatan ini sejatinya bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Pemerintah telah sukses menjalankan proyek percontohan (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keberhasilan di ujung timur Pulau Jawa tersebut kini tengah diduplikasi ke 42 kabupaten dan kota lain di Indonesia.
Luhut menjelaskan, jika perluasan uji coba di puluhan daerah tersebut berjalan tanpa hambatan, sistem ini akan diadopsi secara masif di seluruh penjuru negeri menjelang akhir tahun.
“Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan kemudian presiden kami lapori,” kata Luhut.
Menuju Integrasi Digital Single ID
Lebih lanjut, Luhut optimistis modernisasi sistem pertolongan sosial ini tidak hanya membuat bantuan menjadi lebih manusiawi dan cepat, tetapi juga akan memberikan dampak masif pada efisiensi anggaran negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah ke depan. Penggunaan AI diharapkan dapat menghapus data ganda atau penerima fiktif yang selama ini menjadi kebocoran terbesar anggaran negara.
Sebagai fondasi utama dari ekosistem digital ini, pemerintah juga bersiap meluncurkan identitas data tunggal atau Digital Single ID yang terintegrasi pada akhir tahun 2026. Data tunggal inilah yang akan menjadi “otak” bagi AI untuk memetakan siapa saja warga yang benar-benar berhak menerima uluran tangan negara.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” tegas Luhut.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
