NARASITODAY.COM, JAKARTA – Suasana di Aula Juanda, Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, pagi ini diprediksi akan kembali riuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan memimpin sidang penyelesaian masalah hambatan usaha atau debottlenecking pada hari ini, Jumat (13/3/2026), mulai pukul 09.00 WIB.
Sidang ini menandai kali kelima Purbaya menggelar “pengadilan” terbuka untuk membedah sumbat-sumbat birokrasi yang menghambat laju investasi di tanah air. Meski jarum jam terus bergerak menuju waktu pelaksanaan, daftar kasus spesifik yang akan disidangkan hari ini masih tersimpan rapat.
Menembus Kebuntuan Investasi
Berbeda dengan rapat koordinasi tertutup yang kaku, sidang debottlenecking telah menjadi panggung transparansi bagi pelaku usaha. Kelompok Kerja (Pokja) yang dikomandani langsung oleh Purbaya ini berfungsi sebagai kanal resmi untuk membedah kendala nyata di lapangan.
“Pokja debottlenecking merupakan kanal resmi untuk menyampaikan kendala nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha di lapangan,” tulis keterangan resmi terkait fungsi lembaga tersebut.
Sebelumnya, ketegasan Purbaya dalam memimpin sidang sempat menjadi sorotan saat ia mengurai benang kusut proyek strategis nasional Onshore LNG Abadi Masela. Kala itu, perwakilan Inpex Masela Ltd. dihadirkan langsung untuk mencari jalan keluar atas hambatan yang menggantung.
Tiga Pilar Hambatan: Regulasi, Fiskal, dan Izin
Misi utama dari rangkaian sidang ini adalah memastikan tidak ada investasi yang “parkir” terlalu lama akibat urusan administratif. Fokus utama Pokja adalah mengurai tiga masalah klasik:
- Sisi Regulasi: Menyelaraskan aturan yang tumpang tindih.
- Sisi Fiskal: Memastikan insentif dan kebijakan keuangan tepat sasaran.
- Sisi Perizinan: Mempercepat birokrasi yang berbelit.
Dalam setiap persidangan, Purbaya tidak ragu untuk memanggil pihak-pihak terkait—mulai dari pejabat kementerian hingga pimpinan korporasi—untuk duduk bersama di satu meja. Hal ini dilakukan agar keputusan dapat diambil secara instan tanpa perlu korespondensi surat-menyurat yang memakan waktu berbulan-bulan.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pejabat eselon satu Kemenkeu dan perwakilan pelaku usaha mulai tampak memasuki area gedung, menanti babak baru penyelesaian hambatan usaha di Indonesia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
