NARASITODAY.COM, NAYPYIDAW – Jenderal Min Aung Hlaing akhirnya mewujudkan ambisi politiknya. Lima tahun setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta berdarah, pemimpin junta militer berusia 69 tahun itu kini resmi menjabat sebagai Presiden Myanmar setelah memenangkan pemungutan suara parlemen dengan selisih suara yang mencolok.
Dalam pemungutan suara tersebut, Min Aung Hlaing berhasil meraup 429 suara, menumbangkan rivalnya, Nyo Saw seorang jenderal purnawirawan sekaligus perdana menteri junta yang hanya memperoleh 126 suara. Kemenangan ini menandai babak baru dalam upaya militer untuk mengonsolidasikan kekuasaan di bawah kedok pemerintahan sipil.
Ambisi Lama yang Menjadi Nyata
Bagi para pengamat, naiknya Min Aung Hlaing ke kursi kepresidenan bukanlah kejutan, melainkan langkah catur yang sudah diprediksi sejak lama. Posisi ini dipandang sebagai upaya sang jenderal untuk mencari legitimasi internasional sembari tetap melindungi kepentingan militer yang telah mendominasi Myanmar selama lebih dari enam dekade.
“Ia telah lama menyimpan ambisi untuk menukar gelar panglima tertingginya dengan presiden dan tampaknya mimpinya kini menjadi kenyataan,” kata Aung Kyaw Soe, seorang analis independen Myanmar, dikutip dari Reuters pada Jumat (3/4/2026).
Sebagai bagian dari transisi ini, Min Aung Hlaing menunjuk mantan kepala intelijen dan loyalis setianya, Ye Win Oo, untuk menggantikan posisinya sebagai panglima militer.
Bayang-bayang Kejahatan Perang
Namun, kemegahan pelantikan ini kontras dengan realitas di lapangan. Di bawah kepemimpinannya, Myanmar telah hancur oleh perang sipil yang tak kunjung usai. Militer dituduh melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil, termasuk dugaan penganiayaan terhadap minoritas Muslim Rohingya yang memicu permintaan surat perintah penangkapan dari Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pada 2024.
Kritik tajam pun datang dari organisasi hak asasi manusia internasional yang menilai pergantian status ini hanyalah kosmetik politik.
“Ia mungkin mengganti seragam militernya dengan pakaian sipil, tetapi ini tidak mengubah apa pun terkait dugaan tanggung jawabnya atas kejahatan serius berdasarkan hukum internasional,” tegas pihak Amnesty International sebagaimana dikutip dari Reuters.
Bagi para korban kekerasan militer, penobatan ini dirasakan sebagai luka baru. “Melihat penindas mereka diangkat secara resmi alih-alih dituntut akan sangat menyakitkan,” tambah organisasi tersebut.
Perlawanan yang Tak Kunjung Padam
Di tengah pengukuhan kekuasaan junta, api perlawanan justru semakin berkobar. Kelompok-kelompok anti-junta, termasuk sisa-sisa partai Suu Kyi dan pasukan etnis, baru saja membentuk front gabungan bernama Dewan Pengarah untuk Munculnya Uni Demokratik Federal. Misi mereka jelas: membongkar kediktatoran dan membangun lanskap politik baru.
Meski demikian, jalan bagi oposisi diprediksi akan semakin terjal. Pengakuan formal terhadap pemerintahan baru Min Aung Hlaing oleh negara-negara tetangga dikhawatirkan akan mempersulit posisi kelompok perlawanan.
“Mungkin akan semakin sulit untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan antar kelompok, mencapai kesepakatan yang lebih kuat, dan mempertahankan kerja sama,” ungkap analis Sai Kyi Zin Soe mengenai tantangan yang dihadapi pihak oposisi.
Kini, dengan gelar presiden di pundaknya, Min Aung Hlaing harus menghadapi kenyataan bahwa meski ia menguasai parlemen, ia masih harus berjuang memenangkan hati rakyatnya sendiri di tengah puing-puing ekonomi dan dentuman meriam perang sipil.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
