NARASITODAY.COM, TEHERAN – Eskalasi militer di kawasan Teluk kembali mencapai titik didih. Pasukan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan udara ke situs radar pantai milik Iran di Selat Hormuz pada Sabtu (6/6/2026). Langkah ini diambil sesaat setelah militer Washington merontokkan sejumlah pesawat tanpa awak (drone) milik Iran yang dinilai mengancam jalur pelayaran internasional.
Pihak militer AS meyakini bahwa empat drone yang diluncurkan Iran tersebut sengaja ditargetkan untuk mengacaukan lalu lintas maritim regional. Pasca-insiden tersebut, Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa jet tempur mereka langsung bergerak menghancurkan stasiun pengawasan Iran yang berada di Goruk dan Pulau Qeshm dua titik strategis yang mengapit Selat Hormuz.
Baku tembak di salah satu jalur urat nadi minyak dunia ini diprediksi bakal mempersulit jalan buntu negosiasi damai kedua negara yang telah terseret dalam perang terbuka selama tiga bulan terakhir.
Ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing di kawasan Teluk, ketenangan akhir pekan berubah menjadi horor yang memekakkan telinga. Sirene tanda bahaya meraung-raung membelah malam di Bahrain, memaksa warga yang panik berlarian mencari tempat perlindungan di bawah tanah.
Di langit Kuwait, pemandangan tak kalah mengerikan tersaji saat sistem pertahanan udara bekerja keras mencegat kilatan cahaya dari tujuh rudal balistik yang melesat di atas area pemukiman padat.
Meski tidak ada korban jiwa yang jatuh, rontokan material rudal yang menghantam tanah menjadi bukti nyata bahwa riak perang di Selat Hormuz kini telah mengetuk pintu rumah mereka.
Kondisi mencekam ini dipicu oleh aksi balasan Garda Revolusi Iran yang langsung menghujani pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain dengan rudal, serta menembaki empat kapal tanker yang dituduh melintas di Selat Hormuz tanpa izin. Militer AS mengklaim berhasil mengintersep enam rudal Iran, sementara satu rudal lainnya dinyatakan gagal mencapai target.
Atas pelanggaran kedaulatan ini, Kementerian Luar Negeri Iran langsung merilis protes keras. Teheran menilai tindakan militer AS telah mencoreng kesepakatan gencatan senjata yang sempat disepakati pada 8 April lalu. Mereka memperingatkan bahwa Washington akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi dari “tindakan ilegalnya.”
Upaya Diplomasi Pakistan di Tengah Impas Perundingan
Di tengah dentuman meriam, jalur diplomasi darurat mencoba meretas jalan. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mendarat darurat di Teheran pada Sabtu untuk menemui Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi. Pakistan sejauh ini bertindak sebagai mediator utama guna menengahi konflik yang dipicu oleh perang AS-Israel melawan Iran sejak 28 Februari lalu.
Kantor berita semi-resmi Iran, ISNA, melaporkan bahwa Naqvi membawa misi krusial. Ia mengaku membawa “surat khusus” dari kepala angkatan darat dan perdana menteri negaranya yang ditujukan langsung kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.
Di belahan dunia lain, Presiden AS Donald Trump mulai menghadapi tekanan domestik yang hebat akibat meroketnya harga gas akibat blokade minyak di Selat Hormuz jalur bagi seperlima pasokan minyak dunia.
Dalam wawancaranya bersama program Meet the Press NBC News yang dirilis Jumat, Trump sesumbar bahwa mayoritas lini produksi senjata Teheran sudah lumpuh, walau ia mengakui Iran masih memegang sisa kartu as.
“Mereka memiliki beberapa rudal, mereka memiliki beberapa drone. Saya akan mengatakan secara persentase, mungkin 21% hingga 22% dari rudal mereka. Itu banyak rudal, tetapi tidak seperti saat kita pertama kali menyerang,” ujar Trump.
Ketika dikonfirmasi mengapa para pemimpin Iran terkesan keras kepala dan enggan menandatangani draf perdamaian, Trump menjawab singkat:
“Karena mereka kuat. Mereka bangga. Ada hal-hal yang tidak pernah mereka duga akan mereka lakukan yang harus mereka lakukan, mereka tidak punya pilihan, dan itu membutuhkan waktu.”
Negosiasi untuk mematangkan kesepakatan sementara ini berjalan sangat alot. Iran dilaporkan memasang tarif tinggi jika AS ingin perang ini usai. Teheran menuntut pembukaan blokade pelabuhan, hak kontrol atas Selat Hormuz, keringanan sanksi ekspor minyak, serta pencairan dana mereka yang dibekukan.
Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan kepada CNN bahwa masa depan perdamaian ini sepenuhnya berada di tangan Gedung Putih.
Kesepakatan perdamaian bergantung pada pencairan aset Iran senilai $24 miliar oleh pemerintahan Trump. Jika tidak, AS akan “memasuki ‘koridor gelap'” jika terus melanjutkan agresi militer.
Kondisi kian pelik karena Iran juga menyaratkan harus adanya gencatan senjata di Lebanon antara Israel dan milisi Hizbullah. Namun, faksi Hizbullah melalui pemimpinnya, Naim Qassem, pekan ini resmi menolak pakta damai yang ditawarkan AS karena dinilai merugikan posisi mereka dan tidak mewajibkan penarikan mundur pasukan Israel.
Di sisi lain, Israel bersikeras tidak akan menghentikan operasi militernya di Lebanon selatan, yang baru-baru ini menewaskan tiga personel tentara Lebanon akibat salah sasaran.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
