NARASITODAY.COM, TEL AVIV – Garis demarkasi di Tepi Barat tampaknya akan semakin kabur. Kabinet keamanan Israel baru saja mengetuk palu persetujuan atas serangkaian aturan baru yang secara drastis memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah Palestina tersebut. Langkah ini diprediksi akan mengubah lanskap geopolitik kawasan secara permanen sebelum pertemuan tingkat tinggi di Washington.
Laporan dari media lokal seperti Ynet dan Haaretz mengungkapkan bahwa aturan ini menghapus kebijakan lama yang sebelumnya membatasi warga Yahudi untuk membeli tanah di Tepi Barat.
Tak hanya soal transaksi lahan, aturan ini juga memberikan wewenang lebih besar bagi pejabat Israel untuk mengambil alih pengelolaan situs keagamaan serta memperketat penegakan hukum di wilayah yang secara administratif berada di bawah Otoritas Palestina (PA).
Ambisi Mengubur Solusi Dua Negara
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyambut kemenangan politik ini dengan pernyataan yang lugas tanpa kompromi mengenai masa depan kedaulatan Palestina.
“Kami akan terus mengubur gagasan tentang negara Palestina,” tegas kantor Smotrich dalam pernyataan resminya.
Pernyataan ini seolah menjadi penegas bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar urusan regulasi tanah, melainkan upaya sistematis untuk menutup pintu bagi solusi dua negara. Tepi Barat, yang selama ini dicita-citakan sebagai jantung negara Palestina merdeka bersama Gaza dan Yerusalem Timur, kini menghadapi tekanan aneksasi de facto yang kian nyata.
Gelombang Protes dan Seruan Konfrontasi
Kepresidenan Palestina di bawah Mahmoud Abbas bereaksi keras pada Minggu (8/2/2026), menyebut keputusan tersebut sebagai langkah “berbahaya” untuk melegalkan perampasan tanah secara terbuka. Mereka mendesak Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi sebelum situasi lepas kendali.
Nada serupa disampaikan oleh Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, yang menyebut aturan ini sebagai pelanggaran total terhadap semua perjanjian internasional yang mengikat.
“Langkah sepihak ini bertujuan menghilangkan prospek politik, menghapus solusi dua negara, dan menyeret seluruh kawasan ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut,” ujar Al-Sheikh.
Kecaman juga datang dari negara tetangga, Yordania, yang menyebut langkah ini sebagai upaya “memaksakan kedaulatan Israel yang ilegal.” Sementara itu, kelompok milisi Hamas menyerukan warga Tepi Barat untuk “mengintensifkan konfrontasi” terhadap para pemukim dan otoritas Israel di lapangan.
Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Ketegangan
Keputusan kabinet ini muncul di waktu yang sangat sensitif hanya tiga hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan terbang ke Washington DC untuk bertemu Presiden AS Donald Trump.
Langkah agresif Israel di Tepi Barat ini diyakini akan menjadi agenda panas dalam pertemuan tersebut, di saat komunitas internasional terus mengawasi arah kebijakan luar negeri AS terhadap konflik yang tak kunjung padam ini.****
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
